Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi Perpres No. 71/2012, Pengadaan Lahan Bisa Sampai 5 Hektare

Pemerintah akan merevisi beberapa poin dalam Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
Demis Rizky Gosta
Demis Rizky Gosta - Bisnis.com 24 April 2014  |  16:51 WIB
Lahan perumahan. Pengadaan bisa langsung 5 hektare - JIBI
Lahan perumahan. Pengadaan bisa langsung 5 hektare - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah akan merevisi beberapa poin dalam Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
 
Revisi tersebut menaikkan batas pengadaan lahan secara langsung dari 1 hektare menjadi 5 hektare dan mempertegas sumber biaya operasional pengadaan lahan di tingkat daerah/pusat.
 
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mengatakan revisi Perpres No. 71/2012 semakin mempermudah proses pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
 
Aturan yang baru membuat pengadaan lahan dengan luas sampai 5 hektare tidak lagi harus melalui berbagai tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
 
Pihak yang membutuhkan tanah bisa bernegosiasi dan membeli langsung tanah dari masyarakat tanpa melalui proses yang panjang tersebut.
 
“Akan lebih cepat pelaksanaannya karena langsung. Misalnya [dulu kalau] 4 hektare, 1 hektare, bisa langsung sisanya tidak bisa langsung,” kata Hendarman, Kamis (24/4/2014).
 
Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menambahkan pemerintah juga akan mempertegas aturan mengenai sumber dana biaya operasional dalam pengadaan lahan untuk kepentingan publik.
 
Ketentuan mengenai sumber dana biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan pengadaan lahan diatur dalam Pasal 120 Perpres No. 71/2012.
 
Pasal tersebut menyatakan biaya operasional dari APBN ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan biaya operasional dari APBD ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.
 
Joko menjelaskan pemerintah akan mengatur bahwa operasi pengadaan lahan oleh daerah didanai oleh APBD, sedangkan operasi pengadaan lahan di tingkat pusat didanai oleh APBN.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengadaan tanah
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top