Bisnis.com, JAKARTA—Konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) menunggu keputusan resmi pemerintah soal kelanjutan proses pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS).
Menurut Agung R Prabowo, Direktur Utama GBLS, pihaknya menunggu keputusan resmi dan akan patuh serta loyal pada apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan.
“Kami akan patuh dan loyal, apapun yang akan diputuskan pemerintah, sesuai dengan surat yang kami kirimkan kepada Ketua Dewan Pengarah Pengembangan Kawasan Strategis & Infrastruktur Selat Sunda,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (22/4/2014).
Akibat belum adanya keputusan resmi dari pemerintah terkait pihak yang berhak melakukan studi kelayakan, hingga saat ini GBLS belum melakukan studi kelayakan pembangunan jembatan Selat Sunda.
Padahal, sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga ketua dewan pengarah pembahasan proyek jembatan Selat Sunda mengharapkan studi kelayakan dapat selesai pada 2014.
Mengutip Bisnis Indonesia Intelligence Unit (BIIU), studi kelayakan proyek sepanjang 30 KM idealnya memakan waktu 24 bulan.
Hal itu sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam Perpres No. 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Industri Selat Sunda (KSISS).
Menurut BIIU, berdasarkan rencana lingkup kerja (scope of work) GBLS, studi kelayakan untuk proyek dengan investasi sekitar Rp150 triliun itu dibutuhkan anggaran Rp3 triliun hingga Rp3,5 triliun.
Mahdani, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencana Pembangunan Daerah mengatakan Pemprov Banten mengharapkan proyek jembatan Selat Sunda dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, berdasarkan keputusan Menko Perekonomian, studi kelayakan sudah dapat dilakukan oleh swasta dan dalam hal ini diberikan kepada pihak pemrakarsa yaitu GBLS.
Peletakan batu pertama yang seharusnya dilakukan pada 2014 ini menurutnya dipastikan batal akibat studi kelayakan yang belum dilaksanakan.
“Sejauh mana perkembangan FS, kita tidak tahu. Yang jelas pemerintah batal ground breaking tahun ini. Bukan banten yang batal ground breaking tapi pemerintah pusat.” katanya.
