Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Damri Agus Subrata mengatakan siap jika Kementerian Perhubungan ingin melibatkan perusahaan itu dalam proses pendistribusian dan pengoperasian BRT di daerah. Akan tetapi, dia meminta kejelasan status operasional.
“Di dunia ini, namanya transportasi publik harus disubsidi. Saya minta kejelasan, setelah kami diserahkan BRT dan beroperasi di daerah, apakah ada jaminan akan ada subsidi secara berkala,” ujarnya, Minggu (23/3/2014).
Dia tidak ingin setelah beroperasi, dengan melibatkan karyawan Perum Damri, subsidi angkutan tersebut dicabut oleh pemerintah daerah atau pusat. Jika demikian, dia mempertanyakan dari mana Damri bisa menghidupi ribuan karyawan yang dialokasikan untuk melayani rute BRT tersebut.
“Kami menjalankan visi Kementerian Perhubungan untuk memberikan layanan transportasi kepada masyarakat. Tapi kami juga harus menjalankan visi Kementerian BUMN untuk menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang mandiri, dan kuat,” ujarnya.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso mengatakan sudah menganggarkan Rp382 miliar untuk pengembangan BRT pada tahun ini di enam wilayah aglomerasi, yang meliputi Jabodetabek, Medan, Bandung Metropolitan, Surabaya Metropolitan, Denpasar serta Makassar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan 250 bus, fasilitas pendukung seperti halte serta peralatan tambahan seperti global positioning system (GPS).
“Pemerintah daerah harus berkontribusi untuk melengkapi bantuan teknis guna meningkatkan efektivitas dan memperluas jangkauan pelayanan,” tambahnya.
Kementerian Perhubungan menginginkan moda transportasi massal BRT dapat diimpelementasikan di seluruh Ibu Kota provinsi di Indonesia pada akhir 2014. Saat ini, baru terdapat 10 kota di Tanah Air yang telah menerapkan BRT sehingga diharapkan dapat lebih banyak kota yang menggunakannya.
