Bisnis.com, JAKARTA— Massa aksi dari pengemudi ojek online (ojol) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait transportasi online.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, di sela aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Silang Selatan, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).
Igun menekankan meskipun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah dimulai di DPR, proses legislasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mempercepat hadirnya payung hukum sementara melalui Perppu.
“ Kami minta Presiden untuk bisa menghadirkan Perppu sebagai alternatif awal sambil undang-undang transportasi online akan dibuat oleh legislatif atau DPR RI, Komisi V DPR RI,” kata Igun.
Selain tuntutan soal Perppu, Igun menyampaikan ada empat poin tuntutan lain yang disuarakan dalam aksi tersebut.
Salah satunya menyangkut potongan biaya aplikasi yang dinilai semakin memberatkan para pengemudi.
Baca Juga
Dia menyebut potongan yang diterapkan oleh aplikator saat ini bisa mencapai 50%, jauh melebihi ketentuan regulasi yang seharusnya maksimal 20%. Oleh karena itu, para pengemudi menuntut potongan diturunkan menjadi 10% saja. Igun juga menyoroti lemahnya pengawasan dari regulator.
“Nah ini tidak tegasnya pembuat peraturan atau regulator. Jadi tidak ada namanya potongan 20% itu, malah nggak ada. Yang ada adalah lebih dari 20%. Jadi kita minta 10%,” ujarnya.
Tuntutan ketiga datang dari para kurir pengantar barang dan makanan yang turut bergabung dalam aksi. Mereka mendesak adanya aturan resmi dari pemerintah mengenai tarif pengantaran barang dan makanan.
Pada poin keempat, Igun menyoroti mandeknya pelaksanaan kewajiban audit terhadap perusahaan aplikator, sebagaimana diatur dalam regulasi sejak 2022. Dia menyebut belum pernah ada audit yang dilakukan hingga saat ini.
“Nah, dari tahun 2022 ini tidak pernah ada audit. Sehingga kami menuntut di poin keempat adanya audit investigatif terhadap perusahaan aplikator,” katanya.
Terakhir, pada poin kelima, Igun meminta pemerintah menghapus sejumlah fitur dalam aplikasi, seperti multi order, argo aceng, dan slot, yang dianggap merugikan pengemudi serta memicu konflik dengan pelanggan.
“Ini banyak menimbulkan masalah. Contoh yang multi order atau double order. Terakhir kemarin di Yogyakarta ada perkara, ada kasus driver online bentrok atau konflik dengan penggunanya atau pelanggannya karena terlambat mengantar makanan. Ini akibat dari adanya multi order atau double order,” tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
