Bisnis.com, JAKARTA - Industri jamu nasional mengharapkan tidak terus diawasi dari segi keamanan bagi kesehatan, tetapi membutuhkan pembinaan dan pengembangan usaha.
Charles F. Saerang, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu), menjelaskan industri jamu kini semakin terjepit, terlebih jika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 alias perdagangan bebas diterapkan.
"Industri jamu butuh pengembangan dari segi usahanya dan dibina oleh Kemenperin. Bukan hanya diawasi dari segi keamanan produk oleh Kementerian Kesehatan. Industri rokok, misalnya bisa bertahan karena didukung dari sisi industrinya dan dari segi penerimaan cukai negara," ujarnya dalam Rakernas II GP Jamu bertema Meningkatkan Peran Industri Jamu dalam Menghadapi MEA 2015, Senin (10/3).
Dia menjelaskan saat ini jumlah anggota GP Jamu sebanyak 1.106 industri obat tradisional. Hanya sebanyak 130 industri besar dan mayoritas 1.036 industri kecil tradisional. Dengan demikian, sambung Charles, mereka membutuhkan pembinaan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
"Sebanyak 750 industri sudah dibina GP Jamu di 17 provinsi," ujarnya.
Oleh karena itu, sambungnya, GP Jamu bersama sejumlah kementerian dan stake holder terkait sedang gencar melakukan pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan pembahasan RUU Farmasi/RUU Jamu.
Kepala BPOM Roy Alexander Sparingga menjelaskan jamu memang sebaiknya dipisahkan dari industri farmasi, karena industri jamu punya klaster tersendiri.
