Bisnis.com, JAKARTA –Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meminta bantuan Gubernur DIY Hamengku Buwono X melancarkan rencana pembangunan bandara Kulon Progo.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry BaktiSingayudha Gumay menyebutkan bantuan Gubernur Yogyakarta dibutuhkan terkait kelancaran pembebasan lahan untuk bandara internasional tersebut.
Lebih lanjut, Herry mengatakan bahwa proses pembangunan bandara tersebut terus dipantau oleh jajarannya.
Saat ini peran pembangunan sudah berada di tangan PT Angkasa Pura I dengan bantuan pemerintah daerah setempat.
Secara resmi, menurut dia, Kemenhub sudah memberi izin kepada AP I.
Hal ini, diperkuat oleh langkah perusahaan yang menyerahkan data pendukung administrasi proyek.
Di antaranya seperti survei topografi, penyelidikan tekstur tanah, serta keselamatan operasioanl penerbangan untuk kawasan bandara.
“Agar berjalan sesuai rencana, saya meminta peran aktif Gubernur DIY Hamengubuwono X untuk mendorong kelancaran proses pembebasan lahan,” ujar Herry.
Pembangunan bandara baru yang menggantikan Bandara Adisutjipto Yogyakarta tersebut akan menggunakan lahan seluas 600 ha di pesisir selatan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.
Sebagian lahan itu merupakan milik Pura Pakualaman atau Pakualamanaat Grond.
Sisanya merupakan lahan milik warga yang digunakan sebagai lahan pertanian palawija.
Rencana pembangunan bandara itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat di wilayah Temon.
Paguyuban Wahana Tri Tunggal yang menentang proses pembangunan tersebut tercatat sudah beberapa kali melakukan aksi protes.
Pasalnya lahan pertanian mereka yang selama ini menjadi sumber pencariannya terancam hilang.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan dalam proses pembebasan lahan, pihaknya sudah bertekat mendukung AP I.
Ia menjamin warga yang lahannya masuk dalam areal pembangunan bandara akan diberikan ganti untung termasuk lahan untuk bertani.
