Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1/2014 Menuai Kritikan

Kebijakan pemerintah yang berupa Peraturan Pemerintah No.1/2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014 dinilai sebagai kebijakan yang tidak sah. Pasalnya, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan UU No.12/2011 soal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Lukas Hendra TM
Lukas Hendra TM - Bisnis.com 20 Februari 2014  |  16:28 WIB

Bisnis.com JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang berupa Peraturan Pemerintah No.1/2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014 dinilai sebagai kebijakan yang tidak sah. Pasalnya, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan UU No.12/2011 soal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Direktur Indonesian Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman mengatakan secara yuridis kedua beleid yang mengatur soal hilirisasi tersebut tidak sah. Dia menilai berdasarkan UU No.12/2011 menyebutkan pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan di tempat resmi dan di hari kerja.

Padahal, kedua beleid ini dibentuk dan ditandatangani di Cikeas yang notabenya kediaman pribadi Presiden. Selain itu, waktu penyusunan dan penandatanganan pada Sabtu yang bukan hari kerja.

“Ini membuktikan betapa bobroknya Negara ini dalam menyusun peraturan tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku,” katanya, Rabu, malam (19/2/2014).

Menurutnya, letak kesalahan pemerintah lainnya adalah tidak hadirnya Menteri Hukum dan HAM dalam penyusunan dan pengesahan kedua beleid itu. Padahal, jelas disebutkan dalam UU No.12/2011 soal kehadiran Menteri Hukum dan HAM untuk mempertimbangkan legal opinion dan naskah akademik dari beleid tersebut.

Apalagi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dalam rapat terbuka bersama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat telah mengakui kedua beleid tersebut melanggar UU No.4/2009.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai PP No.1/2014 dan Permen ESDM No.1/2014 bertentangan dengan UU No.4/2009. Hanya saja, bukan permasalahan ini yang sekarang menjadi sorotan utama, tetapi Mahkamah Konstitusi sedang melakukan uji materiil pada Pasal 103 UU No.4/2009 karena dianggap melanggar konstitusi.

Dia berpendapat apabila MK telah meloloskan uji materiil tersebut maka undang-undang pertambangan akan rontok beserta produk turunannya. Padahal, tujuan dari UU No.4/2009 untuk meningkatkan nilai tambah sangat bagus untuk mengembangkan industri di tanah air.

Untuk itu, dia mengharapkan agar pemerintah jangan seenaknya menafsirkan sebuah pasal dalam undang-undang yang ujungnya semakin membuat regulasi pertambangan mineral semakin rumit.

“Makin lengkap sudah bobroknya regulasi di dalam dunia pertambangan,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mineral
Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top