Bisnis.com, JAKARTA - Kepala daerah pemerintah provinsi se-Sumatra menilai penunjukan PT Hutama Karya menggarap tol trans-Sumatra merupakan satu-satunya cara untuk mempercepat pembangunan jalan bebas hambatan senilai Rp360 triliun itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Johanes HT mengatakan tol trans-Sumatra merupakan infrastruktur yang dibutuhkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatra.
"Karena itu, kami berharap Perpres tol trans-Sumatra jangan lagi ditunda-tunda jika ingin membangun masyarakat dan daerah Sumatra,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/2/2014).
Dia menjelaskan penugasan negara kepada Hutama Karya untuk menjadi pengembang dan operator jalan tol sepanjang 2.700 km tesebut sudah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan peraturan yang ada.
Untuk diketahui, rencana pembangunan tol trans-Sumatra telah lama bergulir. Pemerintah melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan dan pemerintah se-Sumatra sudah beberapa kali bertemu untuk berdiskusi.
Lebih lanjut, Johanes menuturkan ruas-ruas yang menjadi bagian dari tol trans-Sumatra sebaiknya jangan lagi melalui proses seleksi karena dapat memperlambat realisasi.
Mengenai masalah pembebasan tanah yang menjadi momok pembangunan jalan tol, Johanes menuturkan pemerintah daerah Sumatra siap membantu masalah tersebut. Bukan hanya masalah prosesnya, akan tetapi juga kebutuhan dana.
Sayangnya, keinginan pemeritah daerah tersebut terbentur dengan undang-undang yang menyebutkan pembangunan jalan tol harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Jika pemerintah khawatir masalah tanah akan menjadi kendala, kami siap membantu untuk segera melakukan pembebasan lahan," jelasnya.
Sebagai bukti, sambungnya, di Sumsel lahan untuk ruas jalan tol Palembang-Indralaya sudah sangat siap, begitu juga di Riau.
"Jadi, kondisi ini adalah tentang apakah pemerintah pusat benar-benar mau mendukung pembangunan di Sumatra atau tidak," ujar Johanes.
