Kilang Minyak, Kemenkeu Harus Cari Benchmark Negara Lain

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Keuangan mencari benchmark negara lain terkait pembangunan kilang pengolahan minyak.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan Indonesia terlambat menyikapi pembangunan pengolahan minyak di dalam negeri. Setelah pemerintah Indonesia menolak dua investor asal Kuwait dan Arab Saudi, pemerintah kemudian berencana membangun dengan menggunakan APBN. Namun kini, pemerintah Indonesia melakukan roadshow ke Singapura untuk menawarkan proyek pembangunan kilang kepada investor.

"Saya dengar ada 20 atau 30 investor yang datang ke sana (Singapura), percaya sama saya, paling nantinya hanya 4-5 investor yang menyatakan sanggup. Selain itu, paling tidak jauh-jauh, investor yang kemarin lagi yang akan ikut," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/2/2013).

Menurut Hidayat, agar pembangunan kilang pengolahan minyak bisa berhasil, pemerintah harus mencari benchmark dari negara-negara di kawasan Asean yang investor asing untuk pembangunan kilang pengolahan minyak sudah masuk.

"Saya sudah meyuarakan berulang kali, tetapi seolah-olah kehilangan kesempatan dengan pendapatnya Kemenkeu. Jadi, benchmarking saja, seperti apa aturannya, kan malu juga, masa tergantung pada negara lain, seperti Singapura, kan tidak logis," tuturnya.

Setelah melakukan benchmarking terhadap investasi yang sudah dilakukan investor di negara lain, langkah selanjutnya pemerintah bisa mengundang beberapa investor yang menyatakan sanggup untuk melakukan investasi di dalam negeri. "Kemudian, lakukan saja beauty contes di dalam negeri, tidak perlu di singapura," ujarnya.

Menurutnya, saat ini tidak banyak negara yang cukup mampu untuk investasi minimal US$9 miliar dengan margin keuntungan yang tipis. Investor yang berani melakukan investasi ini biasanya dari negara Iran, Kuwait, dan Arab Saudi.

"Sekarang, kalau ada pihak yang mempersulit masuknya investasi ini ke dalam negeri, harus diperhatikan juga bahwa akan ada pihak yang diuntungkan kalau investasi tidak masuk, ada yang diuntungkan kalau Indonesia terus mengimpor. Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi coba dipikirkan saja."

Perlu diketahui, pemerintah siap menyediakan lahan 400 hektare dan menjanjikan insentif berupa tax holiday kepada investor yang bersedia membangun kilang bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas 300.000 barel per hari. Rencananya, megaproyek tersebut akan menggunakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS).
Adapun investor bertanggung jawab membangun kilang pengolahan minyak mentah yang terintegrasi dengan industri petrokimia sehingga margin yang diperoleh lebih optimal.

"Selama ini investor selalu minta insentif tinggi karena margin kecil. Namun, kalau ada industri turunannya, ini akan menambah margin mereka. Pembangunan industri turunan ini merupakan salah satu persyaratan yang diminta pemerintah. Maksud pemerintah seperti itu, semoga berhasil saja, mudah-mudahan," tegasnya.