Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) menolak keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan bea keluar tembaga secara bertahap, karena berpotensi mengancam bisnis tambang ke depan.
“Keputusan itu merupakan keputusan yang tidak inovatif. Ini keliru, jangan sampai APBN defisit dan pengusaha tambang yang merupakan kontributor APBN/APBD jadi korban kebijakan Menkeu,” kata Ketua ATEI Natsir Mansyur, dalam siaran pers, Rabu (15/01).
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa merusak bisnis tambang ke depan. Dia juga menyayangkan langkah Menkeu yang menetapkan BK secara sepihak tanpa mengajak bicara pengusaha tambang tembaga, asosiasi, dan Kadin.
Sementara itu terkait penetapan bea keluar, kata Natsir, sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan pelaku usaha karena adanya pertimbangan teknis industri, sehingga pemerintah tidak menetapkannya secara sepihak.
“Jangan asal menetapkan bea keluar, karena semangat PP No.1/2014, Permen ESDM No.1/2014, sudah baik dan tepat, tetapi adanya bea keluar yang tinggi, akan merusak bisnis mineral tembaga, PHK terjadi, ekonomi daerah tidak jalan, bisnis penambang tutup,” tegasnya.
Kementerian Keuangan sebelumnya menetapkan bea keluar tembaga secara bertahap, yakni sebesar 25% pada 2014, 35%-40% pada 2015 dan 50%-60% pada 2016. Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK No.6/2014 yang diteken 11 Januari 2014.
