Bisnis.com, JAKARTA- Fraksi Partai Hanura DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan elpiji 12kg, karena dampak kenaikan elpiji ini akan meresahkan rakyat Indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan.
"Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah dengan menaikkan harga elpiji 12 kg disaat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran makin meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi," kata Ketua Fraksi Hanura DPR RI Sarifuddin Sudding di Jakarta, Jumat (3/1/2014).
Selain itu, Sudding juga mendesak pemerintahan SBY dan Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga elpiji, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah, agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil," ujarnya.
Ketua DPP Hanura ini juga merasa mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Pertamina yang menyatakan kenaikan harga elpiji ini sebagai aksi korporasi.
"Hanura tetap berprinsip bahwa elpiji merupakan barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh dikomersilkan begitu saja," ucapnya
