Bisnis.com, JAKARTA – Dana pemerintah daerah yang diendapkan di perbankan cukup besar sejalan dengan realisasi belanja daerah hingga kuartal III/2013 yang masih rendah, yakni rata-rata 57,6% setiap provinsi.
Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mencatat 13 daerah mempunyai realisasi belanja di bawah agregat, sedangkan 20 daerah mempunyai realisasi belanja di atas rata-rata.
Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali adalah contoh provinsi dengan realisasi belanja di bawah rata-rata. Gorontalo merupakan daerah dengan penyerapan belanja paling tinggi, yakni 69,8 %, sedangkan Kalimantan Timur terendah, yakni 43,8%.
DJKP pun melaporkan 54,5% dana provinsi disimpan di bank umum dan BPR dalam bentuk simpanan berjangka, 45% dalam bentuk giro dan sisanya 0,4% dalam bentuk tabungan, pada Agustus 2013.
Sementara itu, 72,7% dana kabupaten/kota disimpan dalam bentuk giro, 26,4% dalam bentuk simpanan berjangka dan 0,9% dalam bentuk tabungan.
Dana pemda di bank umum dan BPR dapat digunakan untuk memprediksi besaran dana idle yang dimiliki oleh pemda. Data itu merupakan akumulasi berbagai jenis dana pemda, baik bersumber dari PAD, transfer dari provinsi, transfer dari pusat maupun sumber-sumber lain.
Besaran simpanan berjangka pun menunjukkan usaha pemerintah daerah dalam memperoleh imbal balik lebih besar dari dana yang disimpan di perbankan.
Di sisi lain, semakin banyak dana yang diendapkan di perbankan, semakin menunjukkan besaran dana yang tidak digunakan idle akan menghambat pemda dalam memberi pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan dana tersimpan di bank umum paling besar, yakni lebih dari Rp25,1 triliun. Sementara itu, daerah yang mengalami peningkatan simpanan di perbankan paling tinggi adalah Jawa Timur sebesar Rp11,8 triliun atau 192%.
Jatim, Jabar, Jateng dan DKI merupakan daerah yang mempunyai total simpanan pemda di bank umum dan BPR yang relatif sama dan termasuk dalam lima besar. Dominasi itu terlihat jelas karena besaran dana kelimanya mencapai 45% dari total dana agregat 33 provinsi.
Secara rata-rata, kepemilikan SBI oleh BPD pada 2013 paling rendah dalam 3 tahun terakhir, bahkan mengalami tren menurun hingga Agustus 2013. Walaupun September meningkat 2013 cukup tinggi, peningkatan itu dipengaruhi oleh kenaikan kepemilikan SBI oleh salah satu pemda yang cukup signifikan.
