Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap penarikan data transaksi APBD DKI Jakarta secara online dapat dilakukan pada akhir bulan ini guna terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Kepala BPK Hadi Poernomo mengatakan kesepakatan antara BPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya transaksi mencurigakan. Adapun, seluruh transaksi yang dilakukan nantinya merupakan transaksi tidak tunai (non cash transaction/NCT).
“BPK akan menarik langsung dari bank di mana APBD DKI ditempatkan. Khususnya di bank DKI dan bank-bank lain yang menyimpan dana APBD DKI Jakarta, untuk BPK tarik datanya secara online dan realtime,” katanya dalam siaran pers, Rabu (04/12/2013).
Seperti diketahui, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan skema transaksi nontunai dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti lelang pengadaan barang/jasa di pemerintahan DKI Jakarta.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku siap mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, masalah keterbukaan dan transparansi tidak hanya pemerintah daerah saja, namun juga Bank DKI.
“Kami akan buka semuanya, jadi BPK bisa kontrol dan cek, realtime, menit per menit, transaksinya apa, transfernya apa, digunakan untuk apa. Semuanya akan dibuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
