Bisnis.com, BANDUNG — Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat mengakui nelayan tradisional di provinsi itu pesimistis bisa berdaya saing saat digulirkannya perdagangan bebas Asean 2015. Pemerintah diminta membenahi berbagai persoalan.
Ketua HNSI Jabar Ono Surono mengatakan belum siapnya nelayan menghadapi perdagangan bebas dipicu masih kurangnya penerapan teknologi, persiapan sumber daya manusia (SDM), produk perikanan yang belum tersertifikasi, serta faktor terakumulasi lainnya.
“Untuk menghadapi pasar bebas Asean, nelayan di Jabar harus bisa menghadapinya. Namun, berbagai persoalan yang belum diatasi hingga sekarang, itu menjadi masalah,” katanya kepada Bisnis, Minggu (24/11/2013).
Perjanjian perdagangan bebas yang telah dilaksanakan Indonesia dengan Asean dinilai merugikan nelayan tradisional.
Menurutnya, sebelum perdagangan Asean digulirkan dari sekarang pun berbagai ikan impor dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga ikan tangkapan nelayan tradisional. "Dengan harga yang lebih murah, tentu masyarakat akan memilih produk impor," katanya.
Meski demikian, pihaknya terus mendorong produksi ikan di Jabar untuk memperoleh sertifikasi dengan penyiapan SDM untuk menguasai penerapan teknologi yang mumpuni guna berdaya saing dengan produk impor.
HSNI juga menilai pemerintah jangan hanya sebatas memberi bantuan kepada nelayan, tetapi harus diimbangi dengan perolehan pengetahuan untuk penerapan teknologi agar mereka bisa mendapat sertfikasi lebih banyak.
Adapun ekspor ikan selama ini, ujarnya, ekspor ikan di Jabar masih terserap kecil. Jenis ikan yang selama ini diekspor antara lain cumi-cumi, rajungan, udang, kakap merah, tenggiri, dan sebagainya.
“Ikan itu diolah dulu sebelum diekspor di Pelabuhan Ratu Sukabumi dan TPU Karongsong Indramayu. Yang menjadi persoalan, ekspor itu masih terpusat di Jakarta sehingga keuntungannya tidak dinikmati oleh nelayan di Jabar.”
Dia menyoroti adanya pembangunan pelabuhan Cilamaya di Karawang bisa menggenjot penghasilan nelayan dalam melakukan ekspor. “Memang persoalan pelabuhan itu tidak mudah dibangun begitu saja, kita pun harus mempersiapkan SDM dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar memproyeksikan peningkatan ekspor ikan tangkap tahun ini sebesar 41.110 ton, setara dengan Rp575,93 miliar atau naik 23% dibandingkan dengan volume ekspor 2012 sebesar 33.160 ton atau setara dengan Rp432,32 miliar.
Secara terpisah, Kepala Seksi Pengolahan Bidang Pengembangan Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan Jabat Ratih Budi Kusumaningrum mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan sertifikasi pengolahan ikan jelang bergulirnya pasar bebas Asean.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kadar gizi yang ada dalam ikan sehingga bisa berdaya saing dengan produk impor yang masuk pasar domestik. “Prospek perikanan di Jabar sangat besar baik untuk pasar lokal maupun ekspor, mengingat kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan,” ujarnya.
Menurutnya, produksi perikanan sudah banyak diincar negara lain. Pihaknya optimistis sektor perikanan mampu memberikan kontribusi positif saat bergulirnya pasar bebas Asean. Selain itu, pihaknya mendorong kapasitas SDM untuk mewujudkan industri perikanan di Jabar lebih meningkat sehingga persaingan usaha di bidang perikanan akan bertambah ketat.
“Kami sudah menyiapkan pendekatan seperti sertifikasi, selain itu jika memberikan pelatihan. Agar produk ikan yang dihasilan bisa masuk ke setiap pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri,” katanya.
Pada perkembangan lain, nelayan kecil di wilayah pesisir pantai Kabupaten Indramayu belum menggunakan teknologi penangkapan ikan sehingga para nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT), produktivitas tangkapannya kurang maksimal.
Seorang pengusaha perikanan tangkap asal Indramayu Achmad Syahroni mengatkan idelanya para nelayan baik yang menggunakan kapal kecil (ukuran 10 GT) maupun kapal besar (ukuran di atas 30 GT) melengkapi kapalnya dengan sejumlah alat bantu untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapakan ikan, seperti menggunakan global positioning system (GPS), dan radio komunikasi agar mendapat informasi zona potensial untuk penangkapakan ikan.
“Hampir seluruh nelayan yang menggunakan kapal kecil tidak menggunakan teknologi penunjang penangkapan ikan seperti GPS dan radio komunikasi,” katanya yang juga mantan General Manager Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu.
Achmad mengungkapkan radio komunikasi sangat membantu para nelayan untuk mendapatkan informasi daerah potensial penangkapan ikan yang dipancarkan satelit informasi daerah penangkapan ikan (IDPI) yang biasanya dimiliki dinas perikanan dan kelautan setempat.
“Lebih idelanya kapal nelayan memiliki alat facefinder untuk mendeteksi kerumunan ikan dan posisi kedalamannya agar pada saat menggunakan alat penangkapan ikan bisa lebih tepat,” tuturnya.
Achmad menuturkan untuk nelayan yang menggunakan kapal di atas 10 GT atau 30 GT seluruhnya telah melengkapi kapalnya dengan GPS, radio komunikasi dan facefinder.
“Setelah mulai digunakan di Indramayu hasil tangkapan nelayan meningkat 2 kali lipat, yang biasanya sekali melaut mendapatkan 5 ton, ketika dilengkapi dengan teknologi, hasil tangkapannya bisa mencapai 10 ton,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
