Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengundang kurang lebih 80 perusahaan yang tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih (smelter) di Bali selama 2 hari untuk memaparkan pembangunan pabrik mereka.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) sekaligus Chief Operating Officer Ibris Nickel Pte Ltd Agus Suhartono mengatakan pertemuan tersebut cenderung standar mengenai pembangunan smelter dan pada tahap apa perusahaan telah membangun pabrik tersebut.
“Pertemuan cenderung ke assessment terhadap pembangunan smelter,” katanya, Kamis (21/11).
Di sisi lain, Ibris Nickel sendiri optimis pembangunan smelter bisa dikonstruksi pada 2014. Saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi keseimbangan bahan material dan energi. Perusahaan tersebut akan mengolah bijih nikel menjadi nickel pig iron (NPI) berkadar di atas 8%.
Pasokan nikel untuk smelter Ibris berasal pertambangan mereka sendiri. Nikel yang dibutuhkan kurang lebih 1,4 juta ton per tahun. Dalam pembangunan smelter, Ibris bekerja sama dengan perusahaan China Yong-Xing Alloy Materals Technology Taizhou Co, Ltd.
Meski mengundang beberapa perusahaan mineral, tetapi tidak semua perusahaan diundang oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pertambangan Daerah (Aspperda) Zulnahar Usman mengakui perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut tidak mengetahui undangan untuk memaparkan perkembangan pembangunan smelter.
“Belum ada undangan,” katanya.
Beberapa perusahaan Aspperda, imbuhnya, telah memulai membangun smelter. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain pemilik izin usaha pertambangan (IUP) nikel dan bauksit. Untuk perusahaan bauksit, sekitar 10 perusahaan akan memasok ke PT Bintan Alumina Indonesia.
Zulnahar mengatakan perkembangan smelter bauksit dari PT Bintan Alumina saat ini tengah menyelsaikan pembangunan pelabuhan. Pihaknya juga telah mereklamasi wilayah di sekitar pelabuhan sebanyak 60%. Smelter senilai US$800 juta ini mengadakan ground breaking pabrik tahun depan.
Meski demikian, Zulnahar mengakui perusahaannya belum dikunjungi oleh tim verifikasi dari Kementerian ESDM. Selain itu, dia menyatakan bahwa untuk mengurus proses clean and clear dan pengurusan smelter, pihaknya merasa kesulitan dan merasa tidak dimonitor oleh pemerintah.
“Banyak perusahaan yang mengeluhkan perizinan untuk clean and clear semakin rumit dan banyak clean and clear yang belum diterbitkan,” imbuhnya.
Terkait dengan kebijakan penyetopan ekspor mineral tahun depan, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dede Ida Suhendra mengatakan masih menunggu sinyal dari DPR apakah penyetopan tetap akan berlanjut atau bisa ditunda.
“Pemerintah akan memberi apresiasi pada perusahaan yang membangun smelter, tetapi kami harus tetap menunggu lampu hijau dari DPR dahulu,”ujarnya.
