Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah menangkap kekhawatiran keberadaan mobil murah yang bakal membebani APBN karena menggunakan BBM bersubidi.
Anggota DPD dari DKI Jakarta, A.M. Fatwa, menilai program low cost green car (LCGC) justru akan semakin menambah kerumitan di tengah upaya pemerintah mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran.
Menurutnya, selama tidak ada aturan yang menjamin mobil murah menggunakan BBM nonsubsidi, mobil murah akan mudah menggunakan BBM subsidi.
“Sudah jelas akibatnya terhadap subsidi BBM, tapi pemerintah seolah tidak tahu. Selama ini penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran sudah terjadi dan pemerintah sulit mengendalikan. Dengan adanya LCGC, apa ini tidak menambah pekerjaan pemerintah,” katanya, Rabu (20/11).
DPD akan mendalami persoalan ini dalam rapat pendalaman bersama kementerian terkait pekan depan, setelah Selasa, (19/11), lembaga itu mendengar penjelasan pemerintah tentang kebijakan LCGC.
Fatwa sebelumnya menginisiasi hak bertanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai kebijakan mobil murah melalui surat yang dikirim 30 Oktober, seusai rapat paripurna DPD sebelumnya. Surat itu diteken pula oleh 96 senator lainnya.
Anggota DPD asal Bali, I Wayan Sudirta, menilai program mobil murah tidak mustahil akan menikmati subsidi ganda, yakni pembebasan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan BBM bersubsidi.
“Tidak tertutup kemungkinan, dalam program mobil murah ini, akan ada subsidi keringanan pajak yang luar biasa. Efek berikutnya, ketika kendaraan ini tambah banyak, subsidi akan memakan devisa,” tuturnya.
