Bisnis.com, JAKARTA - Investor tambang luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia, dengan syarat pemerintah tegas dalam menerapkan aturan pelarangan ekspor bahan mineral mentah yang akan berlaku pada Januari 2014.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan perusahaan tambang terbesar keempat di dunia, yakni Glencore Xstrata, yang merupakan perusahaan hasil merger antara Glencore International Plc, agen pemasaran komoditas terbesar dunia, dan Xstrata Plc, perusahaan tambang sekaligus produsen batu bara terbesar dunia siap berinvestasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Namun, rencana investasi tersebut baru akan dilakukan asalkan pemerintah Indonesia tetap menjalankan aturan Undang-Undang No.4/2009 tentang mineral dan batu bara.
“Glencore mengatakan, kalau memang betul akan di-block ekspor mineral mentahnya, dia akan masuk ke Indonesia,” kata Hidayat usai menerima kunjungan Glencore Xstrata di kantor Kemenperin, Selasa (19/11).
Glencore Xstrata akan membangun smelter untuk mengolah bauksit menjadi alumina dan membuat processing untuk nikel. Bahkan, investor asal Swiss tersebut juga berminat untuk membangun pengolahan tembaga.
“Saat ini mereka sedang menunggu kabar dari kita, apakah kita benar-benar berkomitmen dan konsisten akan melarang ekspor pada 2014 nanti atau tidak. Pekan depan mereka akan datang lagi,” tambah Hidayat.
Pernyataan Glencore tersebut, lanjut Hidayat, disebabkan oleh rencana pemerintah yang akan merelaksasi aturan minerba lantaran banyak perusahaan tambang yang sudah beroperasi di dalam negeri tidak siap dengan aturan tersebut. Hal ini lantaran banyak perusahaan yang belum membangun smelter di dalam negeri. Menurutnya, pihak Glencore ingin mendapatkan sikap tegas pemerintah terkait hal ini.
“Dia bilang, kalau anda tegas, saya akan masuk dan saya jamin dalam 2,5 tahun sudah punya smelter di sini.”
Jika pemerintah tetap menjalankan beleid itu, Glencore Xstrata siap melakukan konstruksi pada kuartal I tahun depan. Adapun pembangunan smelter akan dilakukan di kawasan Indonesia Timur.
Mengenai nilai investasi, Hidayat mengaku belum mendapatkan perkiraan angka dari pihak Glencore. “Tapi saya perkirakan sekitar US$1 miliar lebih. Mereka belum apply ke BKPM, tapi melihat reputasi dia, tidak akan sulit untuk berinvestasi,” ujarnya.
Hidayat mengungkapkan belum bisa mengatakan, kebijakan apa yang nantinya akan diambil oleh pemerintah. Di satu sisi, investor baru yang ingin menanamkan investasi meminta agar pemerintah tetap menjalankan aturan minerba pad Januari 2014. Namun di sisi lain, perusahaan tambang yang sudah beroperasi masih belum siap membangun smelter di dalam negeri.
Ketika, ditanya mengenai sikap pemerintah akan kondisi tersebut, Hidayat belum bisa menjawabnya. Pihaknya juga belum memastikan, apakah nantinya akan ada fleksibilitas untuk perusahaan yang sudah beroperasi di dalam negeri.
”Tanya Menteri ESDM. Saya mendapat kabar Menteri ESDM mau berdialog dengan DPR karena banyak perusahaan nasional komplain minta diperpanjang. Tunggu ya, itu bagian dari kebijakan pemerintah yang nantinya akan dikabarkan tepat pada waktunya.”
Menurut Hidayat, terkait aturan minerba ini, banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Di tengah kondisi perekonomian saat ini, Indonesia sangat butuh untuk meningkatkan ekspor. Namun di sisi lain, Indonesia juga butuh kepastian hukum agar program penghiliran bisa berjalan dengan baik.
Chairman Glencore Xstrata Ivan Glasenberg tidak ingin berkomentar mengenai rencana investasi ini.
Pemilik PT Harum Energy Kiki Barki yang turut mendampingi Glencore Xstrata membenarkan bahwa Glencore siap berinvestasi di Indonesia. Sayang pihaknya enggan menyebutkan berapa nilai investasinya. Begitu pun ketika ditanya mengenai rencana kerjasama antara Harum Energy dengan Glencore Xstrata.
“Pokoknya investasi aneka tambang. Saya ke sini hanya mendampingi saja,” kata Kiki.
Selain Glencore Xstrata, Hidayat mengatakan juga akan kedatangan Russian Alumunium (Russal), perusahaan alumunium yang berkantor pusat di Moskwa, Rusia dalam waktu dekat. Menurutnya, investasi tembaga sangat sulit lantaran menggunakan teknologi yang spesifik. Mengenai nilai investasinya, Hidayat belum bisa membeberkannya.
“Seharusnya hari ini bertemu, tapi tadi tidak jadi, saya sedang minta mereka untuk investasi tembaga di sini. Kami diberikan rekomendasi oleh Rusia langsung kalau Russal ahlinya, ” jelas Hidayat.
Perlu diketahui, pada awalnya, pemerintah mengatakan akan tetap konsisten dalam pelarangan ekspor mineral sesuai dengan UU No.4/2009 bahwa ekspor mineral mentah hanya berlaku hingga 12 Januari 2014. Artinya, ekspor mineral masih bisa dilakukan asalkan perusahaan atau investor membangun smelter.
Kenyataannya, pemerintah melonggarkan pengetatannya. Ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa kondisi. Kelonggaran yang diberikan ini dikhawatirkan akan mengancam program yang sudah disuarakan besar-besaran oleh pemerintah. Namun, kelonggaran atau relaksasi tersebut belum dengan jelas diatur oleh pemerintah hingga kini.
Di sisi lain, Hidayat mengatakan harga batu bara dunia masih anjlok. Namun, yang mengejutkan baginya adalah, anjloknya harga batu bara dunia disebabkan oleh penambangan tanpa izin (illegal mining) dari Indonesia.
"Berdasarkan sumber dari Glencore Xstrata, kebutuhan batu bara di pasar dunia mencapai 750 juta ton, dan 450 juta ton berasal dari Indonesia. Dari 450 juta ton itu, 50 juta ton ilegal. Padahal, kalau itu bisa diatasi harga batu bara dunia bisa naik US$20-US$30 per ton,” jelasnya.
