Bisnis.com, JAKARTA: Proyek-proyek infrastruktur dan industrial dalam Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berpotensi mengeluarkan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah besar. Program itu dianggap bertentangan dengan rencana nasional pengurangan emisi gas tersebut hingga 2020.
Randy Wrihatnolo, Kepala Divisi, Divisi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, mengatakan MP3EI merupakan proyek yang dikerjakan dalam skala besar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, potensi emisi GRK akan dikeluarkan dalam jumlah besar.
“MP3EI menghasilkan potensi GRK yang sangat besar, karena [proyek] dilakukan di seluruh Indonesia, dengan mengintegrasikan semua sektor, semua daerah,” kata Randy, Jumat (15/11/2013).
Walaupun demikian, pihaknya tetap memberlakukan metode penghitungan sumber daya atau resources accounting terkait dengan kalkulasi kerugian ekosistem yang akan diderita ketika satu proyek akan dilaksanakan. Jika proyek tersebut dinilai lebih banyak dirugikan ekosistemnya, pihaknya akan menundanya terlebih dahulu.
Terkait dengan jenis-jenis proyek tersebut, Randy menuturkan di antaranya adalah terkait dengan proyek infrastruktur skala besar dan industrial macam pertambangan batu bara. MP3EI menekankan sejumlah proyek berskala besar seperrti bandara, pelabuhan, jalan dan jembatan, hingga rel kereta api.
Dia mengungkapkan dari 160 kawasan perhatian investasi (KPI), pihaknya tengah mengkaji sekitar 40 kawasan hingga kini.
Selain batu bara, kata Randy, emisi GRK pun datang dari perkebunan kelapa sawit. Diketahui, Indonesia kini adalah produsen minyak mentah dunia, mengalahkan Malaysia.
Dida Migfar Ridha, Kepala Bidang Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), mengatakan kondisi saat ini menuju kondisi yang tidak baik karena meningkatnya jumlah emisi karbon.
Dia menuturkan pertumbuhan ekonomi memang menjadi masalah dengan adanya peningkatan GRK. Dida mengungkapkan sebaiknya ada pergeseran sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber peletus GRK, macam kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, pertanian, serta perikanan.
Idealnya, papar Dida, penurunan GRK juga dibarengi dengan kenaikan produk domestik bruto pada 2020. Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK 20% dengan upaya biasa dan 40% dengan bantuan internasional.
Nur Hidayati, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan model MP3EI ditengarai sama dengan model yang dilakukan pada zaman Orde Baru.
Saat itu, terjadi ketimpangan sumber daya alam dan tidak adanya keadilan ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui pembangunan koridor dalam MP3EI tidak dimulai dengan analisis konkret tentang kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kapasitas sumber dayanya.
Namun di satu sisi, pemerintah Indonesia menginginkan untuk menjadi negara yang memberikan perhatian pada perubahan iklim.
“Terdapat kontradiksi pada kebijakan tersebut, sehingga penting untuk dibuat telaah terhadap dua kebijakan tersebut dan dikomparasikan dengan pembangunan yang pro poor dan pro environment,” kata Nurhidayati.
