Kebijakan Politik Belum Memihak Petani

Bisnis.com, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menilai kebijakan politik hingga kini belum memihak ke petani, sehingga kesejahteraannya masih terabaikan.

"Ada beberapa kebijakan yang sama sekali tidak menguntungkan petani," katanya, Sabtu (2/11).

Dia mencontohkan mengenai kepemilikan tanah yang dibatasi hanya 2 hektare.

"Apa yang bisa dilakukan petani dengan tanah seluas itu? Bank juga tidak akan tertarik memberi modal," ujarnya.

Menurut dia, hal itu membuat petani termarjinalkan. Kemudian, harga produk pertanian juga dikendalikan sementara ketika ada masalah seperti serangan hama tindakannya sangat lambat.

Petani, ujar dia, hanya mendapat bantuan berupa subsidi pupuk dan obat-obatan yang tidak sebanding dengan potensi pertanian di Indonesia.

Cornelis membandingkan dengan negara maju seperti China yang sangat agresif membangun sektor pertanian. China bahkan meminjam lahan di negara lain, termasuk Kalbar ikut menjadi target ekspansi.

China menyadari bahwa produk pertanian terutama beras sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dia berharap, petani mampu berubah sehingga sejajar dengan petani di negara maju seperti Selandia Baru, Australia dan Jepang.

"Petani disana mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan tidak melulu sebagai objek," katanya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar Hazairin menambahkan melalui kelompok tani, petani menjadi lebih kuat dalam produksi dan pemasaran.