Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia, dengan luas wilayah perairan 3.287.010 km persegi, pada semester I/2013 mengimpor 155.900 ton ikan dengan nilai US$196,6 juta atau sekitar Rp2 ,75 triliun [Rp11.068/dolar AS].
Nilai impor perikanan tersebut tercatat naik 8,4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu US$181,5 juta atau sekitar Rp2,1 triliun. Tingginya impor pada semester itu diperkirakan karena pada periode itu [Maret-Juni] terjadi mucim paceklik, sedangkan puncak musim tangkap [Oktober hingga Januari].
Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Perikanan Alumni Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Hiperikan) Yusuf Ramli mengatakan industri pengolahan produk perikanan mengalami dilema terkait bahan baku. Sebab pasokan bahan baku kerap berfluktuasi. Saat panen, berkelimpahan, tetapi saat paceklik serba kekurangan. "Industri bergantung pada seiring siklus penangkapan ikan," ujarnya.
"Saat puncak musim tangkap ikan, pasokan melimpah, harga jatuh, dan kapasitas terpasang tidak cukup untuk menyerap hasil tangkapan, bahkan sampai dibuang-buang. Ironis. Saat panceklik kita harus impor," ujarnya.
Dia mengatakan meskipun siklus tersebut sudah diprediksi, tetapi belum ada langkah konkret pemerintah untuk memastikan pasokan bahan baku untuk industri perikanan, misalnya dengan merealisasikan program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
"Pemerintah harus mempercepat SLIN. Jangan ditunda-tunda lagi. Jadi, saat musim panceklik, pasokan bisa diambil dari gudang-gudang ikan. Ini bisa menjaga kontinuitas dan tingkat harga bahan baku untuk industri pengolahan, impor juga bisa kita dikurangi," tuturnya.
Pada Maret 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menggulirkan program SLIN tahap pertama. Pada proyek percontohan ini, KKP akan membangun cold storage di empat Pelabuhan Perikanan Nusantara, yakni di Kendari berkapasitas 500 ton, di Maluku 100 ton, di Brondong Jawa Timur 1.500 ton, dan di Jakarta 2.000 ton.
Kawasan Sulawesi dan Maluku dipilih karena merupakan sentra penghasil komoditas hasil perikanan di Indonesia Timur. Adapun Jawa Timur dan Jakarta merupakan sentra pengolahan dan pemasaran perikanan.
Program SLIN tahap pertama ini diharapkan mulai beroperasi pada November 2013 dan akan menangani komoditas ikan layang, kembung, dan makarel yang disuplai dari kawasan Kendari dan Banggai, Sulawesi Tenggara, serta ikan tuna, tongkol, dan cakalang (TTC) dari Ambon, Maluku. 'Kalau untuk beras ada Bulog, mengapa tidak ada untuk ikan?" imbuh Ketua Hiperikan Tachmid Widiasto.
Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalung mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan Indonesia harus melakukan impor.
Ketiga faktor tersebut yaitu kurangnya pemenuhan kebutuhan, masalah cuaca dan beberapa produk ikan tertentu tidak ada di dalam negeri. "Tidak semua ikan yang dibutuhkan Industri ada di dalam negeri. Padahal, marketnya ada. Oleh karena itu impor harus dilakukan. Misalnya ikan salmon, pasar sudah ada tetapi Indonesia tidak dapat memproduksi ikan ini,” jelasnya.
Saut juga menegaskan kebijakan impor tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang, sehingga pemerintah akan berusaha mencari cara agar laju impor dapat ditekan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
