Bisnis.com, JAKARTA - Kurangnya keberadaan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang mengenai perencanaan kota membuat proses perencanaan kota tidak berjalan maksimal.
"Kebanyakan jabatan ini diisi untuk kepentingan politis, yang tidak memiliki latar belakang memadai. Akhirnya urusan pembuatan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tidak selesai-selesai," kata Aulia Sofyan, pengisi seminar Capacity Building For Local Sustainability di Jakarta, Sabtu (26/10/2013).
Laki-laki yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ini menuturkan studi banding yang sering dilakukan ke luar negeri menjadi sia-sia karena pemahaman individu tersebut lemah.
Dia menilai program perekrutan tenaga kerja melalui sistem lelang, yang sudah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru-baru ini merupakan langkah yang tepat.
Berdasarkan hitungannya, terdapat lebih dari 400 kota maupun kabupaten di Indonesia yang siap untuk dikembangkan sebagai kawasan kota yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja ahli dalam perumusannya.
"Keputusan yang sering kali diambil oleh pemerintah tidak didasari oleh hasil riset lapangan. Selama ini banyak yang hanya berdasarkan kepentingan politis. Ini membuat kota-kota yang sudah berkembang menjadi jauh dari harapan masyarakat," tuturnya.
