Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan meminta penyiapan perangkat teknologi untuk mengawasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi dipercepat sehingga rencana distribusi tertutup terealisasi 2014.
Permintaan otoritas fiskal ini diajukan menyusul lambannya pemasangan radio frequency identification (RFID) untuk memastikan BBM bersubsidi digunakan oleh konsumen yang berhak.
"Kami minta supaya dipercepat," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Rabu (23/10/2013).
Otoritas fiskal patut khawatir mengingat jika pola distribusi tertutup kembali tidak terealisasi, maka kuota BBM bersubsidi 2014 sebanyak 48 juta kiloliter lagi-lagi berpotensi jebol.
Jika kuota jebol, maka beban belanja subsidi BBM bertambah dari yang sudah disepakati Rp147,28 triliun. Apalagi, Indonesia tengah menghadapi ancaman depresiasi rupiah.
Namun, pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto tak yakin pola distribusi tertutup dapat diterapkan 2014 karena lambannya kesiapan perangkat teknologi, termasuk RFID.
Menurutnya, penerapan RFID dari sekadar mendata pengguna BBM bersubsidi, memonitor penggunaan hingga berfungsi sebagai pengendali konsumsi, membutuhkan waktu meskipun dapat diakselerasi.
"Syaratnya adalah [RFID] sudah terpasang terlebih dulu, lalu pembatasan siapa saja yang boleh konsumsi. Semua ini butuh sosialisasi," ujarnya.
Dia menyoroti tidak adanya kepastian yang matang sejak dulu meskipun rencana distribusi tertutup berkali-kali digulirkan.
"Saya melihat sampai 2014, relatif tidak akan ada upaya pengendalian BBM," ujarnya.
