Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengestimasi penaikan tarif seluruh ruas jalan tol Tanah Air tidak akan mempengaruhi komponen biaya pengiriman angkutan barang pakai truk.
Ketua ALI Zaldy Mashita mengatakan penaikan tarif tol yang berlaku secara efektif pada Jum'at (11/10) tidak mempunyai dampak terhadap struktur biaya logistik secara keseluruhan.
"Komponen biaya tol dalam struktur biaya logistik sangat kecil, bahkan hanya di bawah 1%," ujarnya, Rabu (9/10).
Dia menambahkan, justru persoalan yang sangat mempengaruhi ongkos logistik terkhusus pengiriman barang pakai truk berada pada tingkat kemacetan di jalan tol yg semakin parah.
Menurut Zaldy, kemacetan di jalan tol mempunyai dampak signifikan dan mempengaruhi ongkos logistik nasional menjadi semakin mahal.
"Dampaknya [kemacetan di jalan tol] sekitar 5% hingga 10% dari biaya logistik," tegasnya.
Adapun, pemerintah sebelumnya telah secara resmi menaikkan tarif tol Indonesia mulai Jum'at (11/10) yang tertuang dalam KM Pekerjaan Umum No 394/KPTS/M/2013 tertanggal 4 Oktober 2013.
Ketua Angsuspel Organda DKI Jakarta Gemilang Tarigan sebelumnya menyatakan penaikan tarif tol khususnya jalan Jakarta Outer Ring Road (JORR) bakal membebani biaya logistik nasional.
Menurutnya, selama ini sekitar 70% truk pengangkut barang ekspor impor yang dikapalkan maupun di bongkar dari Tanjung Priok melewati jalur JORR.
"Otomatis biaya logistik meningkat sebab akses JORR selama ini cukup dominan dimanfaatkan armada trailer tersebut," katanya.
Gemilanga mengungkapkan penolakan Angsuspel terhadap rencana penaikan tarif jalan tol khususnya di ruas jalan JORR itu jugha diamanatkab pada Keputusan Musyawarah Unit ke-6 Angsuspel Organda DKI pada 24 September 2013.
Terhadap penolakan kenaikan tarif tol JORR, Angsuspel Organda DKI sudah menyampaikan langsung kepada Menteri PU Djoko Kirmanto.
Menurut Zaldy, dengan adanya penaikan tarif tol, diharapkan pihak Jasa Marga bekerja lebih keras untuk menekan tingkat kemacetan di ruas jalan bebas hambatan tersebut dengan bekerjasama pihak terkait terkhusus Kementerian Perhubungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
