Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan impor sapi dengan prinsip country based akan diubah menjadi zone based dengan merevisi UU Peternakan.
Saat ini, Kementerian Pertanian telah menerima usulan revisi UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kemudian, pemerintah dan DPR segera membahas revisi ini. Diharapkan akhir tahun ini revisi tersebut sudah di sahkan menjadi Undang-undang.
Saat ini, berdasarkan regulasi itu, kebijakan impor sapi dan daging sapi yang diterapkan Indonesia yaitu prinsip country based).
Prinsip country based membatasi Indonesia, karena Indonesia hanya dapat melakukan impor sapi dan daging sapi berasal dari negara yang telah memenuhi persyaratan kesehatan seperti bebas penyakit mulut dan kuku.
Prinsip zona based yaitu jika di suatu negara terdapat penyakit mata dan kuku (PMK), tetapi di wilayah atau kota tertentu di negara itu bebas dari penyakit itu, maka dapat diimpor dari negara itu.
Seperti Brasil yang belum dinyatakan bebas PMK, tetapi di kota tertentu negara itu sudah bebas PMK. Namun, sampai saat ini, Indonesia tidak dibolehkan mengimpor sapi dari Brasil.
Negara yang sudah dinyatakan bebas PMK adalah Australia, Selandia Baru, AS, Kanada, dan Indonesia.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan penerapan kebijakan impor yang berprinsip pada basis negara, berpotensi merugikan Indonesia karena ada ketergantungan kepada negara lain terkait pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri.
Oleh karena itulah, sudah seharusnya kebijakan ini dikaji ulang.
“Ada potensi kerugian yang dialami Indonesia akibat menerapkan kebijakan impor sapi dan daging sapi yang berprinsip pada basis negara atau country based. Karena beleid ini telah membatasi perdagangan sapi dan daging sapi Indonesia,” katanya, Rabu (9/10/2013).
Selan itu, Suswono juga menyatakan kebijakan yang berlaku selama ini, justru menutup potensi ekspor sektor peternakan yang dimiliki Indonesia.
Karena pada wilayah tertentu seperti sentra peternakan unggas memiliki potensi ekspor yang besar, tetapi karena terikat pada aturan ini, potensi tersebut tidak dapat terealisasikan.
Dia juga tidak menampik adanya kemungkinan pengalihan sistem kebijakan dari bebasiskan negara menjadi berbasiskan wilayah atau zone based.
Prinsip basis wilayah ini memang lebih fleksibel dan tidak terlalu mengikat karena dalam prinsip ini memungkinkan Indonesia mendatangkan sapi atau daging sapi dari suatu wilayah yang belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
“Zone based akan memungkinkan Indonesia mendatangkan sapi indukan atau sapi betina dari wilayah suatu negara manapun selama memenuhi persyaratan. Selama ini, hal itu tidak dapat dilakukan,” jelasnya.
Saat ini, tambahnya, Indonesia membutuhkan tambahan sapi indukan atau sapi betina produktif untuk menambah populasi. Beberapa negara di luar Australia dan New Zealand telah menyatakan kesiapannya mendukung upaya pemerintah tersebut.
“Brasil sudah menyatakan kesiapannya memasok sapi betina indukan, hanya saja aturan yang menganut basis negara telah membatasi rencana ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyatakan dukungannya terhadap revisi UU tersebut, karena penerapan memunculkan terjadinya monopoli atas perdagangan sapi dan daging sapi.
“Penerapan kebijakan yang berbasiskan wilayah justru akan menguntungkan Indonesia karena akan ada persaingan harga yang kompetitif di tingkat negara eksportir. Karena akan ada negara-negara baru yang ikut berpartisipasi seperti Argentina, Brazil dan China,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
