Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah-tengah kekhawatiran Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batu Bara (APBI) mengenai rencana pemerintah menaikkan royalti batu bara pada 2014, PT Berau Coal Energy Tbk. menyatakan mendukung beleid tersebut.
Direktur Utama Berau Coal Energy Eko Santoso Budianto mengatakan Berau Coal sendiri jauh-jauh hari sudah membayar royalti sesuai yang ditentukan pemerintah yaitu 13,5% untuk batu bara berkalori 6.100 kkal per kilogram. Rencana penaikan royalti, lanjutnya, akan menjadikan iklim usaha batu bara lebih kompetitif.
“Kita justru senang dengan adanya rencana penaikan royalti batu bara sebesar itu. Biar adil nantinya, jadi jangan hanya kita saja yang membayar royalti sebesar itu [13,5%],” katanya pada Bisnis.
Dia menambahkan di tengah-tengah lesunya harga batu bara saat ini, pihaknya tengah memutar otak untuk lebih mengefisiensi kondisi keuangan perusahaan dengan menginvestasikan alat angkut batu bara terbaru. Berau Coal tertarik membangun alat angkut in-pit crusher and conveyor yang bisa menurunkan biaya dan jarak tempuh signifikan sebagai strategi efisiensi perusahaan jangka panjang.
Eko menyontohkan in-pit crusher and conveyor (IPCC) mampu menurunkan biaya produksi angkut batu bara ke pelabuhan dari 11 sen menjadi 4 sen per ton per kilometer dan overburden tambang yang bisa ditekan sampai 70%. Pihaknya optimis meski pasar batu bara tengah diobok-obok akibat guncangan keuangan Indonesia dan global, pasar akan kembali ke equilibrium baru.
“Pasar baru yang tengah kami incar adalah negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina dari kuota 75% eskpor dan 25% untuk pasar domestik,” imbuhnya.
Ditemui secara terpisah, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edi Prasodjo mengatakan rancangan royalti masih dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Kementerian ESDM, ujarnya, telah menerima usulan dari APBI mengenai penundaan kenaikan tersebut. Namun, pihaknya tetap yakin dengan harga batu bara acuan yang saat rendah dan peningkatan royalti, pengusaha batu bara akan bisa bertahan.
“Gulung tikar atau tidak itu tergantung dengan efisiensi perusahaan, biaya produksi, kegiatan dan sistem penambangan. Dulu HBA pernah di bawah US$76 juga banyak yang bertahan,” ujarnya di sela-sela The 31st Asean Ministres of Energy Meeting di Bali.
Dia menambahkan penaikan royalti telah mempertimbangkan kajian pemerintah antara lain dari sisi pengusaha, harga, dan aspek pertambangan terbuka atau bawah tanah.
Kementerian ESDM mengatakan saat ini produksi batu bara hingga Juli dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara (PKP2B) tercatat 236 juta ton. Dari angka tersebut 175 juta ton untuk ekspor, sedangkan 59 juta ton untuk pasokan dalam negeri. Adapun 2 juta ton sisanya, kata Edi, kemungkinan merupakan trader.
Sebelumnya, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga menolak usulan Kementerian ESDM agar kenaikan royalti dikaji ulang. Penundaan tidak akan mungkin dilakukan karena hal ini berkaitan dengan pengambilan sumber daya alam dan harus diimbangi dengan upaya pelestarian. (Miftahul Khoer/Inda Marlina)
.jpg?w=300&h=221)
