Bisnis.com, JAKARTA—Verifikasi keberadaan serikat buruh/serikat pekerja menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang mendesak dilakukan agar para pekerja/buruh dapat melakukan konsolidasi menyeluruh hingga ke daerah.
Hal itu dikarenakan sejak dua tahun lalu, pemerintah melakukan verifikasi data keberadaan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), tapi hingga kini belum ada hasilnya.
Padahal, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan SP/SB berharap segera dituntaskan verifikasi dengan menggunakan data peserta jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).
“Untuk memudahkan proses verifikasi bisa pakai data jamsostek dan dinas ketenagakerjaan setempat tinggal mencocokkan dengan pengurus SP/SB yang ada,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Kamis (19/9/2013).
Kini, kalangan SP/SB melakukan konsolidasi organisasi hingga ke daerah untuk menyikapi perkembangan kondisi ekonomi, bisnis, dan politik di Tanah Air yang berdampak pada kesejahteraan pekerja/buruh.
Menurut Ketua Umum SP Jamsostek Abdurahman Irsyadi, perkembangan proses transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyangkut pekerja/buruh harus disikapi dengan konsolidasi organisasi.
SP Jamsostek konsolidasi dengan menambah tiga kepengurus wilayah SP di Sumbariau (Sumbar dan Riau), Banten, dan Maluku-Papua.
“Kami ingin menciptakan iklim kerja yang kondusif dan mitigasi masalah SDM di tingkat wilayah,” jelasnya.
Irsyadi menuturkan SP Jamsostek yang beranggotakan 3.400 orang akan mendampingi dan mengawal proses transformasi BPJS.
.jpg?w=300&h=221)
