Bisnis.com, JAKARTA - Sektor sumber daya manusia dan permodalan dinilai menjadi faktor utama yang harus dipersiapkan industri pariwisata untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedy mengatakan Indonesia akan menjadi pasar utama bagi sektor pariwisata di negara Asia Tenggara. Pemimpin perusahaan atau investasi hendaknya tidak sepenuhnya dikuasai pihak asing.
“Baik top executive maupun investasinya jangan sampai dikuasai asing, karena nanti aliran uang akan dikendalikan oleh negara lain. [Ekspansi] mereka dipastikan akan lebih banyak ke negara ini,” kata Didien kepada Bisnis, Kamis (25/7/2013).
Dia menambahkan para pelaku usaha harus segera menyiapkan standar kompetensi bagi tenaga kerja masing-masing. Standar kompetensi ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 57/2009 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor pariwisata bidang kepemanduan wisata.
Adapun, lanjuntya, persiapan yang bisa dilakukan di bidang investasi yakni para stakeholder pariwisata melakukan joint venture untuk memperkuat permodalan. Hal ini diharapkan efektif mengurangi langkah investasi asing di Tanah Air.
Kendati demikian, dia juga berharap pemerintah memperkuat pengawasannya terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI) pada pelaksanaan MEA 2015. Harus ada pembatasan yang dilakukan untuk melindungi beberapa industri dalam negeri yang belum siap.
Didien juga mengharapkan pemerintah bisa lebih menggenjot implementasi dari UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. Selama ini realisasi regulasi pendukung seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan standar kompetensi baik perusahaan atau SDM belum sepenuhnya dimaksimalkan.
“Dari 50-80 regulasi baru selesai 50% saja, pemerintah harus mempercepat pengesahan ini sebelum 2015,” ujarnya.
Pihaknya menilai idealnya sektor pariwisata Indonesia masih harus memperbaiki diri setidaknya hingga 2020. Namun, dia tetap optimistis industri dalam negeri mampu bersaing karena mau tidak mau masyarakat harus menghadapi pasar bebas Asean dalam 2 tahun mendatang.
