Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Inilah 5 Kementerian dengan Pelayanan Publik Terburuk

Bisnis.com, JAKARTA -- Lima kementerian mendapat rapor merah karena kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan UU/No 25/2009 masih buruk. Lima kementerian itu meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian
Sri Mas Sari
Sri Mas Sari - Bisnis.com 22 Juli 2013  |  15:05 WIB
Inilah 5 Kementerian dengan Pelayanan Publik Terburuk
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Lima kementerian mendapat rapor merah karena kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan UU/No 25/2009 masih buruk.

Lima kementerian itu meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Temuan itu didapat berdasarkan observasi Ombudsman RI terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya unit pelayanan perizinan.

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menyebutkan tiga kategori penilaian dalam observasi ini, yakni kategori merah untuk kementerian dengan kepatuhan rendah, kategori kuning untuk kementerian dengan kepatuhan sedang dan kategori hijau untuk kementerian dengan kepatuhan tinggi.

"Lima kementerian masuk zona merah, 9 kementerian di zona kuning dan 4 kementerian pada zona hijau," paparnya saat menyampaikan hasil observasi, Senin (22/7/2013).

Adapun 9 kementerian yang mendapat rapor kuning mencakup Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Sementara itu, 4 kementerian yang mengantongi rapor hijau, terdiri atas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Nurbaiti
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top