Bisnis.com, JAKARTA – Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) meminta pemerintah segera memperbaiki peta konsesi kepemilikan lahan, terutama lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Anjuran ini muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara peta konsesi yang diterima RSPO dari anggotanya dan peta konsesi yang berasal dari Kementerian Kehutanan.
Sekretaris Jenderal RSPO Darrel Webber, melalui siaran persnya mengatakan pentingnya keterbukaan informasi publik mengenai isu strategis kepemilikan lahan. Karena dengan adanya keterbukaan ini, pemerintah akan mudah mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap lahan tersebut.
“Pemerintah dan perusahaan sudah seharusnya bekerja sama memberikan data yang konsisten kepada masyarakat mengenai area perbatasan konsesi, termasuk area konsesi yang tidak disertifikasi oleh RSPO,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Sabtu (13/7/2013).
Informasi ini, lanjut Webber, juga sudah memasukkan seluruh informasi yang berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan, usaha gabungan dan juga area konsesi yang dimiliki oleh pemasok eksklusif.
Selain itu, dalam siaran pers tersebut RSPO juga menyatakan bahwa kelima anggotanya yang sempat disebut-sebut media massa terlibat dalam kebakaran hutan di Sumatra beberapa waktu lalu, ternyata tidak terbukti.
Hal ini berdasarakan hasil analisa dari World Resources Institute (WRI) dan seorang ilmuwan yang ahli dalam Geographic Information System (GIS), Khali Aziz Hamzah dari Forest Research Institute Malaysia (FRIM).
Data hasil analisa tersebut menyatakan seluruh kondisi siaga kebakaran di area konsesi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut hanya berlangsung kurang dari 24 jam.
Proses analisanya sendiri, tulis siaran pers tersebut, hanya dilakukan di area konsesi yang secara spesifik diminta oleh RSPO, yaitu area yang sebelumnya diberitakan oleh media massa dan online terlibat dalam kebakaran hutan.
Sementara itu, area perbatasan yang dimiliki oleh petani kecil atau yang lebih dikenal dengan istilah petani plasma, tidak termasuk dalam analisa ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
