BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah akan menelaah kembali manajemen risiko di Pelabuhan Tanjung Priok mengingat pemeriksaan di jalur merah yang terlalu tinggi hingga 25% dari total barang masuk.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan pihaknya akan melihat apakah sistem pengawasan yang ada sudah berjalan efisien, baik di jalur merah, jalur kuning, maupun hijau.
"Nanti misalnya, salah satunya, secara bertahap adalah penggunaan teknologi modern. Kalau pakai x-ray segala macam, proses bisa jauh lebih cepat, itu akan dilakukan," katanya saat inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (8/7).
Kendati demikian, Chatib belum dapat mematok target dalam waktu berapa lama dwelling time paling tidak kembali ke kondisi normal, yakni 6 hari.
Pihaknya, lanjut dia, untuk sementara mencoba menyelesaikan molornya dwelling time hingga 8 hari selama beberapa pekan terakhir.
"Yang penting bagi kami ini berjalan dulu. Kalau mau bikin success story jangan lihat indikatornya, yang penting jalan dan orang bisa merasa ini lebih cepat," ujarnya.
Siswanto Rusdi dari National Maritime Institute (Namarin) melihat profiling risk yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai buruk sehingga barang-barang yang sebetulnya tidak tergolong dalam kategori berisiko tinggi terpaksa masuk ke jalur merah.
Akibatnya, porsi barang yang masuk ke jalur merah mencapai 25% dari total barang atau jauh lebih tinggi dari jumlah wajar yang semestinya 8%-10%.
Menurutnya, hanya barang seperti bom, senjata atau narkoba, yang semestinya masuk ke jalur merah.
"Dan, barang-barang tersebut bisa dideteksi jauh-jauh hari kan," ujarnya. (ra)
