BISNIS.COM, JAKARTA- Meski secara terang-terangan industri sudah menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, para pekerja industri tetap melakukan penolakan dengan rencana pemerintah itu.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja merupakan hal yang wajar. Indonesia merupakan negara yang demokrasi dan memberikan kesempatan warganya untuk mengeluarkan pendapat.
“Namun kami membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan produksi akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan para pekerja,” kata Franky ketika dihubungi Bisnis, Senin (17/6).
Menurutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan para pekerja tidak berdampak besar bagi kegiatan produksi. Dampak besar akan terjadi ketika seluruh kegiatan produksi berhenti secara total.
“Tapi saya lihat secara keseluruhan tidak berdampak besar, paling satu perusahaan ada perwakilannya, tidak semua pekerjanya turun ke jalan,” jelasnya.
Selain Franky, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko juga memiliki pendapat yang sama.
Dia mengatakan, hak untuk mengeluarkan pendapat memang hak setiap warga negara. Hanya saja, ketika dirinya berkunjung ke beberapa negara, banyak yang berkomentar aksi unjuk rasa yang dilakukan di Indonesia sudah tidak wajar.
“Banyak investor yang mengatakan sudah keterlaluan. Ini buat investasi di Indonesia terhambat karena investor takut,” ucapnya.
Untuk demo penolakan BBM yang terjadi hari ini, dirinya memprediksi ada kerugian senilai Rp20 miliar akibat terhambatnya kegiatan produksi. “Ini untuk kawasan industri sepatu di Tangerang saja.”
Oleh karena itu, dia meminta jaminan kepada pemerintah untuk masalah ini agar kegiatan industri tidak terhambat.
