BISNIS.COM, JAKARTA–Setelah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, giliran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyodorkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN) 2013 tandingan.
Lagi-lagi, perbedaan dengan pemerintah bersumber pada belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang menurut PKS semestinya Rp247,82 triliun, bukan Rp199,85 triliun sebagaimana disepakati pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
PKS tidak menyetujui langkah pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan menekan pembengkakan anggaran subsidi.
Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, berpendapat penyesuaian harga hanya akan menambah jumlah masyarakat miskin.
Menurutnya, rencana kenaikan harga BBM lebih merupakan wujud kegagalan pemerintah mengelola energi nasional.
“Pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan diversifikasi energi,” katanya dalam rapat kerja Banggar dengan pemerintah,” Sabtu (16/6/2013).
Dengan usulan anggaran subsidi yang lebih besar itu, belanja negara bertambah dari Rp1.726,19 triliun menjadi Rp1.774,16 triliun.
PKS pun mengusulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp386,27 triliun atau lebih besar dari kesepakatan yang hanya Rp349,16 triliun.
Dengan demikian, jumlah pendapatan negara versi PKS menjadi Rp1.539,12 atau lebih besar dari versi kesepakatan pemerintah dan Banggar yang hanya Rp1.502 triliun. Defisit anggaran pun melebar dari 2,38% menjadi 2,49%.
