BISNIS.COM, JAKARTA—Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum menilai penyedia jasa kontraktor memerlukan pengetahuan mengenai standar kontrak internasional guna meningkatkan daya saing serta meminimalisir terjadinya sengketa.
Kepala BP Konstruksi Hediyanto W Husaini mengatakan saat ini kontraktor Indonesia ummnya belum memahami dengan benar mengenai kontrak internasional dan dukungan hukum yang masih lemah.
“Kalau kontraktor asing didampingi pengacara yang kuat sehingga mereka paham betul mengenai kontraknya,” ujarnya di sela-sela seminar in-house The International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Kamis (13/6).
Karena hal tersebut kontraktor Indonesia memilih menjadi sub kontraktor dibandingkan dengan kontraktor utama karena menghindari terjadinya dispute kontrak. Akibatnya, kontraktor Indonesia jarang bersaing di kancah internasional padahal memiliki kemampuan yang mumpuni.
Kendati demikian, ujar Hediyanto, pemerintah akan terus mendorong kontraktor lokal bisa berekspansi ke luar negeri.
Saat ini jumlah kontraktor yang melebarkan sayapnya ke luar negeri, seperti Myanmar, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Saudi Arabia, Dubai, dan Aljazair masih sedikit, sekitar 4-6 kontraktor, baik perusahaan negara maupun swasta.
“Kita bisa mulai dari Asean dan Timur Tengah yang menjadi pangsa pasar sebelum melebarkan sayap lebih jauh,” tuturnya.
