BISNIS. COM, JAKARTA— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Rancangan APBN-P 2013 telah rampung 80% dan rencana penaikan harga BBM Bersubsidi menjadi wewenang pemerintah.
“Rencana penaikan harga BBM bersubsidi menjadi wewenang pemerintah sepenuhnya yang tidak bisa dibatalkan oleh penolakan DPR,” SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden hari ini, Rabu (12/6/2013).
Presiden menambahkan pemerintah juga telah mengantisipasi gejolak perekonomian global melalui APBN-P 2013 yang telah rampung 80%.
Efisiensi tersebut dalam bentuk rencana penaikan harga BBM bersubsidi dan pemotongan anggaran belanja beberapa kementerian/lembaga.
“Itu apa yang pemerintah lakukan untuk menyelamatkan fiskal kita sehingga sektor riil akan terus bergerak dan pertumbuhan bisa kita jaga dan pertahankan,” kata Presiden mengklaim pemerintah dan DPR saat ini telah menyepakati sekitar 80% isi RAPBN-P 2013, termasuk sebagian besar poin rencana program pemberian kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi kepada rakyat miskin.
Pemerintah juga menerapkan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (austerity measure) juga diterapkan dengan hati-hati dan dalam skala jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan serupa di negara lain.
“Semua tahu DPR dalam posisi tidak menolak [penaikan harga BBM bersubsidi] karena itu kewenangan pemerintah. Ini jalan terakhir yang harus kita jalankan untuk perekonomian kita,” kata SBY.
Presiden menambahkan pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk mengelola stabilitas moneter.
Faktor yang melemahkan nilai tukar rupiah dan menekan IHSG dalam beberapa hari ini, tegasnya, adalah bagian dari tren penurunan nilai tukar mata uang negara-negara ekonomi berkembang terhadap dolar AS.
“Kita lihat bersama-sama Bangkok dan Manila juga dapatkan pukulan berat. Ini yang kita hadapi dan ini yang kita atasi,” katanya.
Namun, SBY menegaskan keadaan ekonomi saat ini tidak seburuk keadaan ekonomi pada 2005 dan 2008 yang terbukti bisa dilalui oleh Indonesia dengan baik bahkan diikuti oleh periode pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan pernyataan Presiden merupakan penegasan kepada pasar bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Kebijakan pemerintah yang menyebabkan pasar kehilangan confidence itu tidak ada. Kita akan menyesuaikan harga BBM sambil menyesuaikan fiskal kita,” katanya.
