BISNIS.COM, SEMARANG – Sulitnya memperoleh harga lahan yang layak atau feasible menjadi kendala utama bagi investor yang ingin membangun kawasan industri yang layak di Jawa Tengah.
Wakil Ketua Umum Kadin Jateng Bidang Investasi, Didik Soekmono mengatakan rencana relokasi maupun perluasan sejumlah industri dari Jabotabek ke wilayah Jawa Tengah menjadikan peluang tersendiri untuk semakin tumbuhnya kawasan industri di provinsi ini.
“Namun ternyata hal itu tidak semudah yang dibayangkan, mengingat para calon investor yang akan membangun kawasan industri itu terkendala harga lahan yang tidak feasible atau layak untuk investasi,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (12/6/2013).
Menurutnya secara luasan ketersediaan lahan di wilayah Jateng masih cukup luas dan memungkinkan, namun dalam proses perolehan lahan itu, nilainya untuk dimanfaatkan sebagai kawasan industri kurang memungkinkan, sehingga beberapa investor cukup kesulitan.
“Salah satu contoh yang merasakan itu yakni ada investor besar dari China yang ingin membangun kawasan industri di Kabupaten Semarang seluas 100 hektare (ha) tapi ternata tidak mudah, karena perolehan harga tanah dilokasi itu sudah diatas Rp250.000/m, sedangkan feasible-nya hanya sekitar Rp75.000/m,” tuturnya.
Dia memaparkan apabila dengan harga perolehan tanah mencapai sebesar Rp250.000/m, maka untuk dijadikan kawasan industri masih ditambahkan biaya sekitar Rp350.000/m guna pemadatan hingga pematangannya.
“Kemudian, kalau dibangun, maka yang bisa dikomersialkan hanya sekitar 60% saja, sehingga untuk harga pokok tanahnya saja sudah mencapai Rp750.000/m,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya belum ditambahkan dengan hitung-hitungan investasi untuk pengeluaran gaji karyawan, operasional perusahaan, pajak serta besaran keuntungan yang diinginkan, maka harganya akan menjadi sekitar atau diatas Rp1 juta.
“Dengan harga sebesar itu, akan memberatkan calon investor pabrik yang ingin memasuki kawasan industri tersebut, karena harganya terlalu tinggi,” tuturnya.
Sementara, lanjutnya apabila ingin mendirikan pabrik di zona industri atau diluar kawasan industri juga akan berat pada ongkos sosial yang harus dikeluarkan, karena industri yang banyak ingin relokasi ke Jateng ini merupakan industri padat karya, bukan padat modal jadi karakternya berbeda.
Pihaknya meminta Pemprov Jateng untuk serius memperhatikan ini apabila ingin menangkap peluang masuknya investasi yang besar-besaran kewilayahnya.
“Apalagi dari keberadaan sekitar tujuh kawasan industri yang ada di Jateng saat ini, ketersediaan lahannnya yang bisa digunakan semakin sempit, paling hanya tersisa 250 hektare saja,” tuturnya.
Menurutnya Pemprov Jateng harus terus meningkatkan pelayanan dalam perijinan saat ini yang sudah cukup baik dengan ones stop service-nya serta Upah Minimum Provinsi (UMP) yang masih cukup friendly bagi pelaku industri.
Seperti diketahui, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kota Semarang, Agung Wahono menyatakan bakal hadir sejumlah perusahaan garmen dari Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan relokasi maupun perluasan di wilayah Jateng secara bertahap.
“Berdasarkan informasi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), tahun ini akan ada sekitar 60 perusahaan yang bergerak dibidang pertekstilan dan garmen yang akan masuk ke Jateng. Mereka berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jabodetabek siap merelokasi maupun perluasan usahanya,” tuturnya.
Pihaknya meminta pemerintah setempat untuk menangkap peluang tersebut dengan mempersiapkan dan meningkatkan sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur pendukungnya, seperti ketersediaan kawasan industri, kondisi infrastruktur jalan raya, dan lainnnya. (dot)
