KRAKATAU POSCO Pertimbangkan Minta Tax Allowance

BISNIS.COM, JAKARTA- Pembangunan pabrik baja tahap I PT Krakatau Posco, yang merupakan pabrik baja terpadu hasil kerjasama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Posco, yang merupakan perusahaan penghasil baja terbesar di Korea Selatan sudah mencapai 90%. Kemungkinan besar, Krakatau Posco akan meminta insentif berupa tax allowance.

Awalnya, investor meminta insentif berupa tax holiday. Namun, permintaan insentif yang diminta, diperkirakan akan sulit untuk dipenuhi. Pasalnya, jangka waktu tax holiday yang diminta cukup panjang, hingga 18 tahun. Sementara itu, dalam aturan, tax holiday diberikan sekitar lima tahun sampai 10 tahun.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, berdasarkan penuturan pihak Krakatau Posco, dibandingkan mendapatkan tax holiday selama sepuluh tahun, Krakatau Posco lebih memilih tax allowance dengan alasan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik.

“Ini sedang dipertimbangkan oleh mereka, kalau dapat tax holiday selama 10 tahun, mereka lebih memilih tax allowance, soalnya lebih baik tawarannya,” kata Panggah disela-sela acara First Heating-Up Ceremony of Coke Plant di pabrik Krakatau Posco, Cilegon, Selasa (11/6)..

Menurutnya, tax allowance dihitung bila perusahaan mendapatkan keuntungan. “Kalao tax allowance, selama dia untung baru dihitung,” tambahnya.

Adapun pengajuan tax allowance akan diproses di Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sementara keputusan, tetap berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Presiden Komisaris Krakatau Posco Fazwar Bujang mengatakan pembangunan pabrik ini merupakan usaha untuk bisa mensubstitusi impor yang cukup tinggi. Bila pabrik mulai berproduksi, maka bisa mengurangi impor hingga 40%.

Mengenai permintaan insentif, diperkirakan akan meminta insentif berupa tax allowance. Memang sebelumnya, sempat ada permintaan tax holiday selama 18 tahun. “Ya ini setelah dilakukan berbagai perhitungan, mulai dari finansial, apa namanya batasan yang acceptable, ini hasil diskusi, kemungkinan tax allowance.”