BISNIS.COM, JAKARTA - Perusahaan kehutanan milik negara PT Inhutani V akan membangun hutan tanaman industri (HTI) karet dengan pola kemitraan seluas 56.000 hektare (ha) di Lampung dengan melibatkan sekitar 12.215 kepala keluarga petani.
Direktur Utama Inhutani V Endro Siswoko mengatakan upaya tersebut dapat mengembalikan fungsi hutan yang selama ini lebih banyak ditanam tanaman semusim oleh masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat.
"Selama ini kawasan hutan tersebut lebih banyak ditanami singkong, jagung dan tanaman semusim lainnya oleh masyarakat," katanya, Kamis (6/6/2013).
Lokasi pembangunan HTI karet merupakan konsesi Inhutani V yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan pada 1999, namun pihaknya selama ini memang tidak bisa mengelolanya karena lahan diokupasi masyarakat seiring euforia reformasi.
Menurut Endro, paradigma pengelolaan konsesi tersebut kemudian diubah sejak tahun lalu dengan pendekatan kemitraan sesuai dengan arahan Kemenhut. "Penerapan pola kemitraan sudah bisa dilakukan di hampir seluruh areal pengelolaan," kata Endro.
Total 56.000 hektare konsesi Inhutani V tersebar di empat register hutan di tiga kabupaten, yaitu register 42 seluas 12.727 ha, register 46 (10.055 ha), register 44 (32.375 ha) dan register 18 (1.390 ha).
Saat ini pelaksanaan kemitraan sudah mendekati 100 persen di register 42, register 46 dan register 18, sementara untuk register 44 segera dilaksanakan tahun ini. "Inhutani V dan masyarakat sudah menandatangani kesepakatan kerjasama kemitraan pembangunan HTI karet," kata Endro.
Menururt dia, dengan pola kemitraan, maka masyarakat yang selama ini menggarap konsesi Inhutani V diperbolehkan untuk tetap mengelola lahan tersebut dengan pola tumpang sari, namun demikian, mereka diharuskan menanam tanaman pokok kehutanan berupa karet.
Di sisi lain, kemitraan tersebut juga bisa mengembalikan pengelolaan hutan secara de facto kepada Inhutani V sebagai pemegang mandat dari negara.
Endro menjelaskan nantinya hasil panen getah karet yang dihasilkan akan dibagi proporsional sesuai kesepakatan. Petani yang mengelola lahan dan mengeluarakan biaya produksi akan memperoleh porsi bagi hasil 70%, sedangkan Inhutani V sebagai pemegang izin pengelolaan lahan akan mendapat 30%.
"Sementara itu untuk hasil tumpang sari porsi bagi hasil sebesar 75% untuk petani penggarap dan 25% untuk Inhutani V," katanya.
Penerapan pola kemitraan bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebab keberadaan Inhutani V akan memberikan bantuan teknis untuk silvikultur dan penjualan hasil panen dan juga permodalan jika diperlukan.
Hal itu secara langsung akan meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini digarap secara sporadis oleh masyarakat.
Menurut Direktur Inhutani V Luther Patiung, pola kemitraan diharapkan bisa mendukung pencapaian target laba perseroan sebesar Rp10,7 miliar tahun 2013.
"Tahun 2012 kami bisa memperoleh laba sebesar Rp9,5 miliar. Tahun ini kami berharap laba bisa naik sedikit didukung pola kemitraan," katanya. Pada 2006 perseroan mencatat kerugian sebesar Rp11,07 miliar, tahun 2007 rugi sebesar Rp24,2 miliar dan kembali rugi sebesar Rp56 miliar tahun 2008.
Pada 2009, BUMN itu sempat mencatat laba sebesar Rp10,2 miliar, namun pada 2010 Inhutani V kembali rugi Rp8,7 miliar dan laba kembali mulai dirasakan 2011 sebesar Rp1,07 miliar.
Saat ini, kinerja keuangan Inhutani V dalam kondisi sehat dengan peringkat A, kondisi itu membuat pihaknya mulai bisa mencicil tunggakan pajak, Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
