BISNIS.COM, JAKARTA--Kementerian Perindustrian mendapatkan alokasi APBN-P 2013 sebesar Rp3,16 triliun. Jumlah ini telah mengalami pemangkasan sebesar Rp186,62 miliar. Ini merupakan hasil rapat kerja Kemenperin bersama Komisi VI DPR pada Senin (3/6)
Meski demikian, Komisi VI DPR juga menyetujui tambahan alokasi anggaran Rp77,08 miliar untuk membiayai kegiatan yang belum tralokasi dananya.
Beberapa kegiatan di antaraya penanggulangan bencana banjir di Balai Besar Pulp dan Kertas di Bandung sebanyak Rp2,58 miliar, tambahan anggaran pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) Rp64,5 miliar, serta fasilitasi mesin dan peralatan laboraturium proses industri permesinan untuk STMI Jakarta Rp10 miliar.
Selain itu, Komisi VI DPR juga menolak pemangkasan anggaran Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang diajukan Kemenperin sebanyak Rp6,2 miliar, sehingga ttal anggaran pada 2013 sesuai dengan pagu awal yakni Rp98,54 miliar. Selanjutnya, tambahan alokasi anggaran Rp77,08 miliar dan anggaran BSN akan dibahas di Badan Anggaran DPR.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat menyebutkan anggaran ini nantinya akan terus digunakan untuk berbagai kegiatan dengan fokus utama bantuan industrialisasi di daerah, program hiirisasi industri agro dan tekstiil serta industri padat karya. Tak hanya itu, Kemenperin juga akan fokus menggarap penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) demi menghadapi Asean Economic Community (AEC) pada 2015.
"Tujuannya tetap untuk proteksi industri dalam negeri. Semua komoditas harus kita perkuat," uar Hidayat.
Lebih lanjut, berdasarkan kesimpulan rapat kerja, Komisi VI DPR juga menolak pemtongan anggaran Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebesar Rp6,2 miliar, sehingga total anggaran masih sesuai dengan pagu awal sebesar Rp98,54 miliar.
.jpg?w=348&h=261)
