BISNIS.COM, JAKARTA— Sebanyak 6 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) meninggalkan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah laut dalam Indonesia bagian timur sejak 2012 karena menemukan cadangan yang tidak ekonomis (dryhole).
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengatakan sejak 2012 hingga saat ini telah ada 6 KKKS yang meninggalkan kegiatan eksplorasi laut dalam di Indonesia bagian timur. Padahal, Indonesia bagian timur saat ini adalah harapan untuk cadangan migas nasional di masa depan.
"Dari 7 KKKS yang melakukan eksplorasi laut dalam di Indonesia bagian timur, 6 diantaranya sudah hengkang karena menemukan dryhole. Sementara 1 KKKS yang bertahan adalah Genting Oil yang menjadi operator di Blok Kasuari," katanya di Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Rudi mengungkapkan hengkangnya 6 KKKS itu sangat berpengaruh terhadap industri hulu migas nasional. Alasannya, 6 KKKS itu merupakan perusahaan migas besar yang memiliki modal dan teknologi yang cukup, serta sedang melakukan ekspansi besar-besaran di Indonesia bagian timur.
Dari data SKK Migas 6 KKKS yang ingin menarik diri dari kegiatan eksplorasi laut dalam di Indonesia bagian timur adalah Statoil Karama, Talisman Sageri, Marathon Pasang Kayu, CNOOC Palung Aru, Exxon dan ConnocoPhillips. Keenam perusahaan tersebut telah menghabiskan investasi sebanyak US$500 juta untuk kegiatan eksplorasinya.
Akan tetapi, lanjut Rudi, ada Genting Oil yang menemukan gas sebanyak 2,3 triliun kaki kubik (TCF) dengan nilai mencapai US$14 miliar. "US$500 juta yang dihabiskan KKKS itu tidak diganti oleh negara, karena tidak menghasilkan migas. Tapi kami bersukur karena ditemukan cadangan dengan nilai mencapai US$14 miliar," ungkapnya.
Cadangan yang ditemukan oleh perusahaan asal Malaysia itu nantinya akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan petrokimia di Indonesia bagian timur.
Untuk itu, Rudi mengusulkan ada insentif baru untuk perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi. Insentif tersebut bisa berupa bagi hasil (split) yang lebih besar untuk KKKS agar tidak lagi hengkang saat menemukan sumur yang tidak ekonomis.
Lukman Mahfoedz, President Indonesia Petroleum Association (IPA) sebelumnya mengatakan saat ini industri migas membutuhkan insentif di bidang komersial. Alasannya, industri migas saat ini membutuhkan modal kerja dan teknologi yang lebih mutakhir dibandingkan masa sebelumnya.
"Sebagai pemain di industri migas, saya pikir saat ini perlu insentif komersial. Tetapi, bentuk insentif itu kan tidak dapat disamakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, karena sangat tergantung keputusan perusahaan dan kesulitan pengembangan proyeknya," katanya.
Lukman berharap insentif dari pemerintah tersebut akan mengkompensasi tingginya biaya operasi dan biaya pengeboran di industri migas dalam negeri. Pasalnya, saat ini biaya operasi dan pengeboran di dalam negeri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasi dan pengeboran sektor migas di luar negeri.
Dia mencontohkan biaya operasi dan pengeboran yang dikeluarkan Medco di dalam negeri saat ini lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan yang sama di timur tengah. (ltc)
