BISNIS.COM,JAKARTA–Realisasi penggunaan bahan bakar bersubsidi hingga 30 April berada pada kisaran angka 14, 91 juta kilo liter (kl). Padahal total kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 46,01 juta kl. Hal ini sangat memungkinkan kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan melonjak.
Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan pertumbuhan konsumsi premium setiap tahun naik rata-rata 8%. Sedangkan untuk solar, kenaikan tersebut setiap tahun rata-rata berada di angka 5%.
BBM subsidi yang lain seperti minyak tanah telah mengalami penurunan konsumsi karena telah ada pemberlakuan konversi ke LPG. Untuk penyaluran BBM bersubsidi ini, dia mengatakan terdapat peningkatan sebanyal 97,40% dari realisasi keseluruhan pada 2012.
“Realisasi 2012 untuk BBM Bersubsidi adalah sebesar 45,07 juta kl. Secara logika, kuota itu akan kurang,” kata Jero.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (21/5), pemerintah mengusulkan untuk menaikkan estimasi kuota BBM hingga akhir Desember sebesar 48 juta kl. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan untuk penggunaan bensin subsidi jenis premium sudah melebihi kuota.
“Kuota BBM bersubsidi jenis premium meningkat 2,8% dibandingkan dengan realisasi 2012 tahun lalu, sedangkan untuk solar turun 8,2% [dibanding tahun lalu],” ujar Karen di Jakarta, Selasa (21/5).
Perkiraan over kuota tersebut berdasarkan beberapa faktor yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Kementerian ESDM Susilo Siswoutomo. Dia mengatakan adanya realisasi yang melonjak tersebut karena adanya peningkatan jumlah penjualan unit kendaraan baik mobil maupun motor. Tahun ini diperkirakan akan ada 1,1 juta unit mobil yang akan terjual.
“Sedangakan untuk motor peningkatan penjualan justru akan lebih tinggi lagi yaitu 7,1 juta unit,” ujar Susilo.
Selain peningkatan jumlah konsumsi kendaraan bermotor, masyarakat yang berpindah dari BBM non subsidi ke subsidi juga meningkat. Pemerintah masih mendapati adanya peyalahgunaan BBM bersubsidi, terutama jenis solar. Selain itu, kendaraan-kendaraan seperti kendaraan dinas, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan seringkali menggunakan BBM bersubsidi dalam kegiatam mereka.
Untuk mengatasi over kuota tersebut pemerintah telah mengantisipasi dengan beberapa cara antara lain tetap menggunankan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) dan akan memulai mengefektifkan penggunaaan teknologi informasi Radio Frequency Identification (RFID) yang dipasang di kendaraan.
Jero menambahkan dalam pengendalian BBM tersebut pemerintah masih tetap akan menjalankan SMP disamping penggunaan sistem informasi teknologi. Kenaikan harga bahan bakar pun juga akan ditempuh.
“Untuk jenis premium akan naik menjadi Rp6.500, sedangkan solar Rp5.500. Kuota Solar akan lebih banyak karena untuk digunakan kendaraan umum,” katanya.
Untuk pengendalian premium, dia mengungkapkan akan memaksimalkan penggunaan RFID. Penggunaan premium selama ini yang paling besar, sehingga dapat menimbulkan penyelewengan. Sistem IT tersebut diharapkan dapat melacak bentuk penyelewengan BBM dan mengendalikan penggunaannya. (mfm)
