BISNIS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan memulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap Batang pada 2014 mengingat hampir seluruh lahan yang dibutuhkan sudah dibebaskan.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan 187 hektare dari 192 hektare luas tanah yang dibutuhkan telah dibebaskan.
Pembangkit listrik berkapasitas 2x1.000 megawatt (MW) itu memang masih membutuhkan lahan tambahan 39 hektare.
Namun menurut Hatta, masalah itu sedang diselesaikan melalui pendekatan yang dilakukan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang proyek dan pemda terhadap masyarakat setempat.
“Persoalan tanah hanya sedikit sehingga groundbreaking akan tetap dilakukan 2014,” katanya seusai rapat koordinasi tentang laporan perkembangan proyek PLTU Batang di Kementerian Perekonomian, Jumat (17/5).
Sejalan dengan rencana itu, proses penyelesaian pembiayaan (financial close) akan terus dilakukan dan dijadwalkan final pada Oktober 2013.
Soal lokasi pembangkit yang sebagian masuk dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pantai Ujungnegoro, Hatta hanya menuturkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) hampir selesai.
Sebelumnya, masyarakat dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) melayangkan protes karena PLTU berteknologi pulverized coal supercritical itu dinilai tidak ramah lingkungan karena melepas jutaan ton emisi karbon.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Greenpeace dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan 5 desa di Batang akan terkena dampak proyek ini, a.l. Karanggeneng, Roban, Ujungnegoro, Wonokerso dan Ponowareng.
Menanggapi hal ini, Hatta hanya berujar, “Kalau yang namanya Greenpeace, mau ditaruh di mana saja di republik ini, mereka protes.”
PLTU Batang yang menelan investasi senilai Rp30 triliun merupakan bagian dari proyek pengadaan listrik 10.000 MW tahap II.
.jpeg?w=348&h=261)
