HARGA BBM: Pemerintah Diragukan Naikkan Harga BBM

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat pemerintah tak akan berani mengambil risiko saat tingkat inflasi sedang tinggi mengingat penolakan dari sebagian pihak akan semakin keras.

Dalam siklus natural tahunan, tingkat kenaikan harga barang atau inflasi cenderung tinggi pada semester II, seiring tahun ajaran baru yang jatuh pada Juni-Juli, Idul Fitri pada Agustus dan Natal serta Tahun Baru pada Desember.

“Tidak akan (naik). Kalau lepas dari Mei, berarti tidak akan pernah ada kenaikan. Momentumnya sudah lewat,” katanya, Rabu (1/5/2013).

Pemerintah sebelumnya menyatakan tak akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sampai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2013) rampung.

RAPBN-P itu akan menjamin ketersediaan dana bantuan dan perlindungan sosial untuk mengompensasi dampak kenaikan harga BBM.

Pemerintah berencana menyerahkan rancangan anggaran itu kepada DPR pada pekan kedua Mei dan diharapkan selesai pada awal Juni.

Namun, Enny menilai pemerintah abai melakukan mitigasi dan antisipasi risiko sejak awal sehingga terkesan tidak siap ketika momentum menaikkan harga BBM sudah di depan mata.

Menurutnya, program jaring pengaman untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilaksanakan pada kuartal I/2013.

“Mestinya kompensasi itu disediakan sebelum ada kebijakan. Kalau orang mau perang, itu kan disiapkan dulu, dikasih bekal dulu. Sama juga, orang akan ditambahi beban dengan kenaikan harga BBM, kompensasinya diberikan dulu,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, program jaring pengaman itu sebaiknya bukan berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), melainkan dana pemberdayaan masyarakat miskin dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Dengan stimulus itu, masyarakat berpendapatan rendah akan memiliki pekerjaan sehingga lebih berdaya tahan terhadap imbas kenaikan harga BBM.

Sayangnya, hal itu sengaja tak dirancang pemerintah dalam APBN 2013 meskipun kalangan ekonom sudah merekomendasikan sejak lama.  (ra)