BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah mutlak harus melindungi keberlangsungan industri nasional tembakau melalui regulasi, karena mereka masih memerlukan tanaman bahan baku pembuatan rokok tersebut.
Menurut Peneliti Senior Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) Kabul Santoso, pemerintah harus bersinergi dengan DPR, serta pemangku kepentingan terkait untuk mendorong RUU Pertembakauan sebagai bukti keberpihakan pada petani dan industri tembakau.
“Jangan dinilai kecil industri tembakau nasional, karena di Indonesia ada 20 daerah yang menjadi sentra penghasil tembakau untuk mendukung industri yang ada,” katanya hari ini, Senin (29/4/2013).
Santoso menjelaskan fakta tersebut harus diiringi dengan adanya serapan tembakau untuk bahan baku industri rokok.
“Agak aneh Indonesia sebagai negara produsen rokok terbesar, negara pemasok bahan baku tembakau, dan kretek yang berbahan baku lokal adalah produk asli Indonesia dibunuh sendiri oleh pemerintah melalui PP 109/2012,” ujarnya.
Hasil studi banding MPKKI ke negara-negara penghasil tembakau, seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang, dan China menyebutkan pemerintah di negara itu memiliki undang-undang yang mengatur pertembakauan.
Namun, lanjut Santoso, pemerintah negara setempat masih melindungi industri rokok dalam negerinya untuk memberikan pemasukan pada kas negara.
“Demikian juga Amerika Serikat sebagai negara yang tidak pernah mengakses Framework Convention Tobacco Control (FCTC), tapi hanya tanda tangan konvensi itu.
Negara-negara tersebut, dia menambahkan memproteksi keberlangsungan industri rokok hingga kini untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
