BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah diminta mengevaluasi kembali keterpaduan sistem transportasi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia guna memperlancar dan mempercepat perpindahan moda transportasi.
Siti Nur Fadhila, peneliti Badan Litbang Kementerian Perhubungan, mengatakan manfaat pengukuran dan evaluasi keterpaduan transportasi itu untuk memperlancar dan mempercepat perpindahan moda.
Dengan begiti dapat mengurangi waktu perjalanaan, biaya perjalanan, beban infrastruktur, dan tingkat penggunaan energi serta meningkatkan kemudahan dan kenyamanan perpindahan antarmoda, efisiensi, dan meningkatkan kualitas lingkungan.
“Ketika kita mengevaluasi kinerja perkotaan tidak bisa hanya kita lihat kota itu secara sendiri tetapi harus melihat kota—kota yang ada di sekitarnya,” katanya dalam diskusi Balitbang seperti dikutip situs Dephub, Sabtu (27/4).
Dia mengatakan evaluasi itu juga berkaitan dengan adanya wacana Kawasan aglomerasi perkotaan yang merupakan kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya saling terkait secara fungsional dan dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dan membentuk sistem.
Siti mencontohkan kawasan aglomerasi di antaranya Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Tanah Karo), Gerbangkertosusilo (Gresik,Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).
Menurut dia permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan saat ini ialah keterpaduan antara tata guna lahan dan transportasi masih lemah.
Selain itu angkutan massal masih belum mampu menarik minat penumpang kendaraan pribadi untuk berpindah dan transit oriented development (TOD) juga belum dikembangkan. Pemerintah pusat/pemerintah kota juga dinilai belum belum optimal dalam memprioritaskan pembangunan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. (IF)
