BISNIS.COM, JAKARTA—Komisi VII DPR menilai penyesuaian subsidi BBM di tengah menguatnya tekanan fiskal saat ini merupakah langkah rasional karena kalau tidak dilakukan maka perekonomian nasional bisa jebol.
Anggota Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya mengatakan penyesuaian subsidi BBM tersebut tidak saja untuk menyehatkan perekonomian namun juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Subsidi BBM yang berlaku selama ini, ujarnya, justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.
“Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian premium saat ini sekitar Rp9.000 [per liter]. Premium dijual saat ini Rp4500, artinya ketika setiap liter dikucurkan ke kendaraaan, saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsisdi Rp5000 rupiah per liter,” ujarnya hari ini, Jumat (19/4/2013).
Menurutnya, bila subsidi terus diberikan maka hal itu tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum mampu. Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai sudah tepat bila pemerintah segera mengurangi subsidi kendaraan roda empat plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda dua dan kendaraan umum plat kuning.
Riefky menambahkan kenaikan BBM bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi. Penghematan anggaran subsidi, ujarnya, akan bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi serta program social safety net untuk kelompok masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Terkait tahun politik menjelang Pileg dan Pilpres 2014, ujar Riefky, justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penyesuainan subsisi untuk kalangan tertentu, Presiden SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang dinilai tidak pro rakyat.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, kebijakan kenaikan BBM dan isu kompensasi dengan BLT kental aromanya dengan motif pemilu.
Dia menilai langkah pemerintah mencabut subsidi BBM dan disusul bagi-bagi BLT yang tidak cerdas dan tidak elok, berpotensi menipu rakyat. Menurutnya, pola kompensasi dengan BLT tidak akan efektif sebab rakyat sudah rasional.
"Tapi saya yakin, pola lama ini tidak bakal efektif lagi karena rakyat sudah rasional menilai manuver politik macam ini," ujarnya.
