BISNIS.COM, JAKARTA--Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) berharap pemerintah melakukan penyesuaian keuntungan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil pribadi.
Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi mengatakan pihaknya berharap ada penyesuaian keuntungan terhadap SPBU yang ditunjuk untuk menjual BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi. Pasalnya, dari data konsumsi BBM bersubsidi 2012 lalu menunjukkan hanya 45% premium dan 4,5% solar yang dikonsumsi mobil pribadi.
“Kami sedang melakukan simulasi penerapan dua harga berbeda untuk BBM bersubsidi. Saya berharap ada penyesuaian margin untuk SPBU yang ditunjuk untuk menjual BBM subsidi kepada mobil pribadi,” katanya di Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Saat ini keuntungan pengusaha SPBU hanya sebesar Rp200 per liter, dan Rp180 per liter untuk SPBU yang tidak mengikuti program 'Pasti Pas'. Padahal, penjualan BBM bersubsidi di kota kecil hanya sekitar 4.000 liter per hari, dan pengusaha SPBU di wilayah tersebut masih harus menanggung susut volume sebesar 0,3%-0,5%.
Meski demikian, Eri meyakini perubahan keuntungan pengusaha tidak akan berbeda jauh dengan keuntungan saat ini. Dari data 2012 diketahui, untuk premium 45% digunakan mobil pribadi, 40% digunakan untuk sepeda motor dan 15% digunakan untuk kendaraan angkutan. Sementara solar, 4,5% digunakan mobil pribadi, 27,5% digunakan bus, 60% digunakan truk, dan 8% digunakan nelayan serta angkutan laut.
Eri mengungkapkan pemisahan SPBU untuk mobil pribadi dan sepeda motor, serta kendaraan angkutan lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan menerapkan dua harga pada satu SPBU. Menurutnya, penerapan dua harga di satu SPBU berpotensi memunculkan kericuhan antara pengendara dengan petugas SPBU.
“Kalau dipisahkan SPBU-nya nanti tinggal diberikan penanda di depan SPBU, itu kan dapat dilakukan dengan cepat. Sedangkan kalau satu SPBU menerapkan dua harga justru akan memerlukan upaya lebih untuk memisahkan mobil dengan sepeda motor dan kendaraan angkutan,” jelasnya.
Selain itu, Eri juga akan mendorong pengusaha lokal untuk membangun SPBU baru di wilayah yang jumlah SPBU-nya masih terbatas. Selama ini sekitar 62% SPBU berada di Pulau Jawa, sedangkan 38% sisanya tersebar di pulau lain.
Menurutnya, investasi pembangunan SPBU di daerah dapat ditekan karena biaya lahan lebih murah dibandingkan biaya lahan untuk membangun SPBU di Jakarta. “Investasi SPBU di luar tanah dan perizinan itu Rp3 miliar untuk SPBU dengan 3 kanopi. kalau di Jakarta kan biaya lahannya besar, di daerah kan dapat ditekan dan SPBU yang dibangun sederhana saja,” jelasnya.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) berencana untuk membangun 70 SPBU baru di seluruh wilayah Indonesia tahun ini. 70 SPBU itu nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak swasta dengan mekanisme company own dealer operated (CODO).
“Sampai akhir tahun ini kami menargetkan membangun 70 SPBU baru. Itu nanti mekanismenya CODO. Selain itu, kami juga akan menambah outlet yang menjual BBM nonsubsidi di beberapa daerah,” katanya.
Hingga saat ini, telah ada 5.029 SPBU di seluruh wilayah Indonesia yang beroperasi dan Pertamina telah menutup aplikasi permohonan pembangunan SPBU dengan mekanisme dealer own dealer operated (DODO). Pasalnya, saat ini perusahaan telah banyak menerima protes mengenai jumlah SPBU yang cukup banyak di daerah tertentu.
Penutupan aplikasi permohonan pembangunan SPBU DODO itu perusahaan juga memikirkan keuntungan yang diperoleh pengusaha SPBU. Karenanya, Pertamina lebih mengutamakan faktor permintaan SPBU di wilayah tertentu.
Ali menyarankan agar pemerintah tidak menerapkan dua harga BBM bersubsidi di satu SPBU. “Secara teknis penerapan dua harga BBM bersubsidi di satu SPBU sangat sulit. Lebih baik di daerah yang hanya satu SPBU menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp4.500 per liter,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan jumlah SPBU yang ada saat ini belum cukup memadai. Karenanya, dirinya meminta Pertamina untuk menambah jumlah SPBU yang ada saat ini.
Apalagi, kebijakan pengendalian subsidi BBM saat ini telah mengerucut pada pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut juga nantinya akan memisahkan SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada sepeda motor dan kendaraan angkutan dengan SPBU yang menjual BBM bersubsidi kepada mobil pribadi.
