BISNIS.COM, JAKARTA -- Infrastruktur masih menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mengatakan persoalan infrastruktur seperti tempat penampungan sementara BBN masih menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan BBN. Padahal, penggunaan BBN dapat menjadi salah satu alternatif upaya pengurangan subsidi BBM.
“Beberapa pelaku usaha meminta optimalisasi penggunaan BBN ditangguhkan karena persoalan infrastruktur. Mereka masih memikirkan siapa yang melakukan pencampuran BBN ke dalam BBM, dan tempat penampungan sementaranya bagaimana,” katanya di Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Saat ini, Kementerian ESDM telah memiliki rencana kerja untuk meningkatkan persentase penggunaan BBN. Rencananya, pemerintah akan meningkatkan kadar BBN menjadi 10% dari yang sebelumnya 7,5% dalam BBM.
Pada 2012, realisasi penyerapan BBN jenis biodiesel di dalam negeri mencapai 699.000 kiloliter. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari penyerapan biodiesel oleh pasar domestik pada 2011 yang mencapai 358.000 kiloliter.
Selain itu, Rida juga mengungkapkan perlunya koordinasi dan keserasian regulasi untuk mengefektifkan pemanfaatan BBN. Saat ini, masih ada celah koordinasi antar pemerintah, seperti kebijakan garansi mesin yang digugurkan apabila pemilik kendaraan bermotor menggunakan BBN sebesar 10% dari total konsumsi BBM-nya.
“Ada celah koordinasi dengan Kemenperin, misalnya untuk mobil, itu garansi mesin yang berdasarkan kilometer atau tahun akan gugur kalau pengendara menggunakan BBN 10%. Itu kan membuat pengendara semakin malas menggunakan BBN,” ungkapnya.
Menurutnya, selisih harga dari BBN dapat membantu mengurangi beban subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah tiap tahunnya. “Meski dikatakan APBN akan jebol dengan subsidi, paling tidak selisih harga dan PPN [pajak pertambahan nilai] dari BBN dapat membantu itu,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sebelumnya mengatakan ada sekitar 1,2 juta kiloliter biodiesel yang diekspor. Dengan begitu, total penyerapan biodiesel sepanjang 2012 mencapai 1,8 juta kiloliter.
Untuk tahun ini, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi menargetkan komposisi campuran BBN sebesar 10% dari bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi. Itu artinya, kandungan BBN akan dinaikkan sekitar 5% dari komposisi kandungan BBN di dalam BBM yang ada saat ini.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan produksi BBN jenis bioetanol tahun ini mencapai sekitar 100.000 kiloliter. Padahal, kemampuan produksi bioetanol di dalam negeri dapat mencapai 136.000 kiloliter per tahun.
Sementara Director of Indonesia Center for Green Economy Darmawan Prasodjo mengatakan optimalisasi penggunaan BBN sebagai campuran dalam BBM dapat memangkas dana subsidi yang dikeluarkan pemerintah hingga Rp28 triliun.
“Dengan kadar BBN sebesar 15% dalam BBM, setidaknya subsidi BBM bisa dikurangi menjadi sekitar 40 juta kiloliter dari yang sebelumnya 47 juta kiloliter. Dengan biaya produksi BBN yang sekitar Rp6.000 per liter, itu bisa menghemat Rp28 triliun,” katanya.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sendiri saat ini telah telah mulai menggunakan BBN di beberapa pembangkit listrik miliknya. Perseroan tengah melakukan uji coba penggunaan biodiesel untuk sejumlah turbin gas di pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang masih cukup banyak mengkonsumsi BBM.
Selain itu, PLN dan BPPT telah mengganti penggunaan solar dengan biodiesel di turbin gas PLTG Pauh Limo, Sumatera Barat. Nantinya, akan dilihat apakah penggunaan 100% biodiesel itu dapat merusak dan menurunkan kinerja mesin itu.
Penggunaan biodiesel untuk turbin gas PLTG tersebut dilakukan setelah PLN berhasil menggunakan pure plant oil (PPO) yang dicampurkan ke dalam solar sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Percampuran tersebut dilakukan dengan komposisi 30% PPO dan 70% solar, sehingga mendapatkan kekentalan yang ideal sebagai bahan bahan bakar.
