BISNIS.COM, JAKARTA -- Para pelaku usaha logistik dan kepelabuhan yang tergabung dalam Kadin Indonesia memprotes rencana pendirian sejumlah anak usaha PT Pelindo II yang didukung Kementerian BUMN karena mengancam sistem usaha mereka, bahkan tak sedikit yang sudah terancam bangkrut.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik Carmelita Hartoto mengatakan banyaknya anak perusahaan PT Pelindo II di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan tidak mengganggu iklim berusaha di bidang logistik dan
kepelabuhan.
Namun, lanjut Carmelita, kondisinya sekarang keberadaan anak-anak usaha itu sudah mengancam keberlangsungan usaha disektor kepelabuhan dan logistik karena skala yang dikerjakan tergolong bernilai kecil.
"Anak-anak usaha Pelindo ini bahkan sekarang mematikan pengusaha-pengusaha pergudangan, forwarder, trucking, bongkar muat. Waktu kita bicara dengan Menteri BUMN, mereka hanya boleh tender di atas Rp25 miliar, nilai ini terlalu kecil, sekelas UKM, harusnya minimal Rp100 miliar,
kalau tidak teman-teman kita usahanya mati," kata Carmelita, Minggu (31/3/2013).
Carmelita menjelaskan organisasi yang bergerak dibidang logistik dipayungi Kadin. Dengan demikian pihaknya akan berupaya melindungi para pelaku usaha tersebut agar tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik, bahkan dapat mendukung terwujudnya sistem logistik nasional
yang efektif dan efisien sehingga bisa menekan biaya logistik.
Menurut Carmelita, para anggotanya, khususnya Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sudah banyak berkontribusi ke pelabuhan. "Kalau mereka tergeser karena Pelindo mempunyai banyak anak usaha yang bergerak dibidang yang sama, akan menyakitkan pelaku yang lama, padahal di Pelabuhan Tanjung Priok, ada terminal operator terseleksi, ada 11. Dengan cara mereka bekerja dengan begitu bagusnya, sudah selayaknya mendapat kesempatan berkarya," kata Carmelita.
