BISNIS.COM, JAKARTA: Reformasi di bidang agraria dengan mengutamakan kelompok petani harus menjadi agenda pembangunan global pasca-2015, khususnya di Indonesia guna memperkuat pembangunan industri nasional.
Di sisi lain, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diperkirakan terus mencaplok lahan pedesaan.
Hal itu disampaikan Indonesia People Alliance (IPA) dalam pernyataan bersama terkait dengan rencana Indonesia menjadi tuan rumah acara High Level Panel of Post-2015 Development Goals pada akhir Maret.
Agenda tersebut bertujuan untuk menyusun peta jalan baru agenda pembangunan dunia dengan berakhirnya Millenium Development Goals.
Rahmat Ajiguna, Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), mengatakan meluasnya pencaplokan lahan di pedesaan merupakan faktor utama meluasnya pengangguran di pedesaan.
Salah satunya adalah terkait dengan proyek MP3EI yang ada di Indonesia.
"MP3EI dipastikan akan rakus tanah dalam ekspansinya yang dahsyat untuk koridor-koridor yang diorientasikan untuk pengembangan pangan dan energi," kata Rahmat di Jakarta, Jumat (15/3/2013).
Hasil pemantauan AGRA sepanjang 2010-2011, pencaplokan lahan di sektor perkebunan kayu meningkat sebesar 15% atau 1,6 juta hektar per tahun.
Adapun sektor perkebunan tebu adalah 500.000 hektar, taman nasional 27, 87 juta hektar sertaMIFFE di Papua adalah 1,1 juta hektar. Menurut Rahmat, pencaplokan lahan adalah sandaran pembangunan di Indonesia yang memiskinkan kelompok tani.
AGRA menyatakan reformasi agraria yang didasarkan pada kepentingan masyarakat tani merupakan jalan utama sebagai dasar pembanguan industri nasional yang kuat.
Namun ketika pengangguran meluas di desa, Rahmat memaparkan, pemerintah justru memanfaatkan tenaga produktif itu dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, menyatakan MP3EI justru memperluas eksploitasi sumber daya alam dan mengancam keberlanjutan ekologis. Menurutnya, proyek tersebut hanya memenuhi kepentingan segelintir kelompok saja.
"MP3EI justru memperluas ekspansi kapitalis serta monopoli kekayaan alam Indonesia," kata Abetnego. "Rakyat Indonesia akan menjadi korban."
IPA mengharapkan pasca-2015, agenda pembangungan dan formulasi di tingkat dunia, dapat menempatkan tuntutan-tuntutan rakyat yang selama ini diperjuangkan dan menjadi masalah pokok di Dunia Ketiga.
Aliansi itu juga meminta pemerintah Indonesia sebagai negara penyelenggara harus mampu menjadi pemimpin dalam mendorong agenda demokratis nasional. (ra)
