BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah akan melakukan pemangkasan belanja barang dan belanja sosial apabila beban subsidi bahan bakar minyak diproyeksi tetap membengkak meskipun langkah pengendalian telah dijalankan.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menuturkan rencana pengendalian konsumsi BBM harus diyakini dapat berjalan efektif dan konkret.
Apabila tidak, imbuhnya, dampak fiskal dari pembengkakan pagu subsidi BBM harus dikendalikan dengan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga.
"Kalau tidak bisa terkendali, kita harus kendalikan dengan inisiatif yang cukup berat, yaitu pemotongan belanja khsusnya belanja barang dan belanja sosial. Dan itu akan membuat K/L tentu harus mengikat tali pinggang dengan lebih ketat," ujarnya di Kemenkeu hari ini, Kamis (14/3/2013).
Pada 2013, pemerintah mengalokasikan belanja K/L sebesar Rp594,6 triliun. Adapun belanja barang dianggarkan sebesar Rp166,98 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp63,40 triliun.
Menkeu memaparkan beberapa inisiatif konkret pengendalian konsumsi BBM yang tengah dikaji pemerintah a.l. melarang penggunaan premium kendaraan roda empat plat hitam di kawasan Jabodetabek dan memperluasnya ke 5-8 kota besar di Indonesia.
Namun, Agus berharap langkah tersebut diikuti oleh pengawasan yang sederhana dan efektif sehingga program penghematan dapat berjalan sukses.
"Hal-hal seperti itu akan efektif untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi," ujarnya.
Kekhawatiran membengkaknya pagu subsidi BBM muncul dari proyeksi konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini yang diperkirakan mencapai 48 juta-53 juta kiloliter. Padahal kuota yang ditetapkan dalam APBN 2013 hanya 46 juta kiloliter dengan pagu subsidi BBM Rp193,8 juta kiloliter.
Berdasarkan data Pertamina, hingga akhir Februari, penggunaan premium mencapai 4,58 juta kiloliter dari kuota 29,03 juta kiloliter. Adapun penjualan solar mencapai 2,43 juta kiloliter dari kuota 14,27 juta kiloliter, sedangkan konsumsi minyak tanah telah mencapai 209.478 kiloliter dari kuota 1,7 juta kiloliter.
Agus menegaskan bentuk pengendalian yang lebih konkret harus dilakukan sejak awal tahun. Apabila tidak, dampaknya akan buruk terhadap kesehatan fiskal.
"Karena ini kan sudah Maret ya, kalau terus dibiarkan akan tidak baik untuk kesehatan fiskal kita. Tapi saya optimis akan bisa lebih baik dengan insiatif pengendalian," kata Agus.
